Pendatang Tetap Serbu Jakarta

JAKARTA (Pos Kota) - Pemekaran wilayah melalui hak otonomi daerah ditengarai banyak yang gagal. Buktinya, warga daerah tetap memburu Jakarta sebagai pusat perekonomian. Beban ibukota pun semakin berat. Untuk itu DPRD DKI Jakarta mendesak agar daerah industri yang ada di pusat kota seperti Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) harus dipindah ke luar kota. “Tidak layak lagi di pusat kota seperti JIEP dipertahankan. Ini membuat kawasan menjadi semrawut. Sebab, angkutan besar seperti truk terus lalulalang di jalan raya. Ini menyebabkan infrastruktur rusak,” kata H.Husin Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, kemarin. JOKOWI HARUS BERANI Menurut Husin, Gubernur Jokowi harus berani mengambil terobosan untuk memindahkan kawasan perindustrian. “Sedangkan bekas lahan bisa dijadikan untuk daerah pemukiman,” tandasnya. Seperti diketahui, kawasan JIEP yang selama ini dijadikan sebagi lokasi industri, masing-masing untuk pabrik, belakangan semakin berkurang. Sedikitnya 40 persen dari seluruh gedung pabrik sudah dijadikan sebagai gudang. Pemilik pabrik banyak hengkang ke daerah karena tingginya upah minimum propinsi (UMP) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD DKI Sarman Simanjorang, sudah ada sekitar 183 pengusaha yang hengkang karena tingginya UMP. Masing-masing pengusaha di kawasan JIEP dan Kawasan berikat Nusantara Cakung-Cilincing. 65 DOB Sementara itu sampai saat ini masih ada 65 usulan dari tokoh untuk membuat daerah otonomi baru (DOB). Ini perlu disikapi, karena banyak daerah yang sudah diberikan otonomi dan berpisah dari induknya, ternyata kurang berkembang. Walhasil, rakyat telantar dan menimbulkan masalah sosial serta urbanisasi. “Untuk meredam keinginan berbagai tokoh daerah dalam membuka otonomi daerah baru atau pemekaran, kuncinya ada di pemerintah pusat. Keuangan daerah harus diperbesar, sehingga daerah-daerah bisa membangun dan mensejahterakan diri,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, di DPR, kemarin. Menurut dia, selama ini pemerintah pusat membuat APBN terlalu njomplang, terlalu gemuk di pusat, bahkan dalam bentuk piramida terbalik. Semestinya, APBN untuk daerah diperbesar untuk mensejahterakan rakyat di daerah. “Kalau daerah mendapat porsi keuangan lebih besar, maka pembangunan bisa dipercepat, kesejahteraan daerah bisa diwujudkan, dan rakyat bisa bekerja mencari nafkah di daerahnya dengan lebih baik. Ini bisa menghindari mereka pergi ke kota besar, seperti Jakarta,” katanya. (winoto/john/rf/o)