Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Sah sudah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tuntas dibahas, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang – undang.
Pembahasan itu tuntas setelah Komisi III DPR RI menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk serap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi.
Diberitakan, selama setahun pembahasan, hampir setiap pekan Komisi III DPR mengadakan RPDU untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Rakyat berharap bukan hanya kepada kuantitas rapat dengar pendapat umum, juga kualitasnya,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Kompromi Politik Pencalonan Wapres, Jangan Abaikan Soal Integritas
“Setuju, kuantitas penting, tapi kualitas tidak kalah pentingnya. Banyak rapat menyerap aspirasi rakyat penting, tetapi kualitas rapat menjadi penting,” tambah Yudi.
“Yang lebih terpenting lagi, materi RUU Perampasan Aset sebagai mana aspirasi yang disampaikan masyarakat saat rapat dengar pendapat. Jangan sampai aspirasi banyak ditampung, tapi sedikit yang terimplementasi dalam pasal pasal undang – undang,” urai mas Bro.
“Kalau isi pasal dan ayat – ayat tak sesuai aspirasi, yang dulu menyampaikan aspirasi bisa protes. Misalnya loh, kok isinya beda seperti yang dulu menjadi kesimpulan rapat bersama,” kata Heri.
“Gimana mau protes kalau sudah disahkan menjadi undang – undang?” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: 22 Syarat Calon Wapres, Salah Satunya Ijazah
“Itulah perlunya keterbukaan informasi bahwa publik bisa mengakses draft RUU dimaksud sehingga masih bisa memberikan catatan, sebelum disahkan menjadi undang –undang. Soal ini kabarnya masih menjadi perdebatan,” urai mas Bro.
“Lantas materi apa saja yang bisa kita dapatkan?” tanya Yudi.
“Sebagaimana dijelaskan Komisi III DPR, semula berjudul "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, ” kata Heri.
“Di antaranya kasus penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong,” jelas mas Bro.
“Betul yang bodong – bodong iui banyak, bisnis pulsa bodong, bisnis alat produksi bodong, dapat hadiah bodong dan masih banyak bodong – bodong yang lain. Tawaran merebak, saya pun termasuk yang hampir kesedot rekening,” kata Heri.
“Korbannya sangat banyak, pelaku menyasar semua kalangan melalui jalur media sosial,” kata Yudi.
“Makanya kalau diajak kenalan via dunia maya jangan langsung direspons. Padahal yang ngajak kenalan penuh dengan maya,” kata mas Bro.
“Terpenting lainnya, jangan sampai RUU Perampasan Aset ini menjadi alat pemerasan oleh aparat. Bunyi pasal – pasalnya harus jelas dan tegas, jangan malah memberi celah pelanggaran,” harap Heri.
