Dalam hal ini, Sekda perlu memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dampak yang terukur.
Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti. Dia berharap para Sekda turut mengawal proses tersebut.
Menurutnya, proses evaluasi tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dapat mendorong perubahan orientasi belanja daerah.
Belanja tidak lagi sekadar diarahkan untuk merealisasikan anggaran, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat dengan indikator output dan outcome yang terukur.
"Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala," ungkapnya.
Baca Juga: Menaker Tegaskan BSU 2026 Belum Cair, Pekerja Diminta Waspadai Informasi Palsu
Pemda Diminta Fokus pada Program Strategis Nasional
Tomsi menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Dia kembali mengingatkan agar Pemda tetap memusatkan perhatian pada program-program strategis nasional.
Selain itu, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja Pemda.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah, ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia," pungkasnya.
Rakernas tersebut turut dihadiri Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni, Wakil Ketua Umum Forsesdasi Adhy Karyono, serta para Sekda atau perwakilannya dari berbagai wilayah di Indonesia.
