POSKOTA.CO.ID - Dalam berjalannya program BSU 2026, pekerja kerap kali mempertanyakan peluang mendapatkan BSU apabila di dalam 1 Kartu Keluarga (KK) ada yang menerima bantuan pemerintah lain. Hal ini sudah menjadi keresahan sejumlah pekerja hingga banyaknya praduga akan persoalan tersebut.
BSU Diprioritaskan Bukan Penerima Program Bantuan Lain
Dikutip dari akun Threads @hyucklehi pada Selasa, 17 November 2026 membuat sebuah utas yang mempertanyakan peluang menjadi penerima BSU apabila ada anggota keluarga yang dalam satu KK mendapatkan bantuan pemerintah lain seperti sembako, PKH, PBIJK.
Menanggapi hal ini, akun resmi @bpjs.ketenagakerjaan menjelaskan peluang bagi kondisi tersebut.
“Hai Sahabat, dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, salah satu persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 adalah tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu Kartu Keluarga (KK) ya”, jelasnya.
Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dalam satu KK menerima bantuan pemerintah jenis lainnya memiliki peluang yang lebih rendah sebagai penerima BSU.
Baca Juga: Cara Cek NIK KTP Terdaftar BSU 2026 atau Tidak, Ini Link Resmi dan Syarat Penerimanya
Syarat Lengkap Penerima BSU 2026
Dikutip dari unggahan akun Instagram @kemnaker pada Rabu, 4 November 2026 sebagai informasi untuk pekerja yang mengharapkan bantuan subsidi, berikut syarat penerima BSU tahun 2026.
- WNI
Penerima BSU merupakan pekerja yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Republik Indonesia.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Terdaftar sebagai peserta aktif kategori penerima upah (PU) hingga bulan Agustus 2026. Jika lebih dari itu, maka tidak berpeluang dapat BSU.
- Gaji maksimal Rp3,5 juta
Pekerja memiliki gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau gaji paling banyak sebesar UMP/UMK jika daerahnya memiliki UM di atas Rp3,5 juta.
- Diprioritaskan bukan penerima PKH
Penerima BSU akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum adanya penyaluran BSU.
- Bukan ASN, TNI, atau Polri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), program BSU dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
Poin 4 menegaskan bahwa penerima PKH atau bantuan pemerintah lainnya bukanlah pekerja yang menjadi prioritas untuk menerima BSU. Namun, bukan serta-merta tidak ada harapan, hanya saja peluangnya lebih rendah daripada yang sama sekali tidak menerima bantuan pemerintah lainnya. (M5)
