Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), program BSU dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
Poin 4 menegaskan bahwa penerima PKH atau bantuan pemerintah lainnya bukanlah pekerja yang menjadi prioritas untuk menerima BSU. Namun, bukan serta-merta tidak ada harapan, hanya saja peluangnya lebih rendah daripada yang sama sekali tidak menerima bantuan pemerintah lainnya. (M5)
