POSKOTA.CO.ID,- Kepolisian Republik Indonesia kembali mengambil tindakan tegas terhadap perwira tingginya. Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Keputusan berat ini ditetapkan secara resmi melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Sidang tersebut digelar pada hari Selasa, 17 November 2026.
Putusan pemecatan ini disampaikan secara langsung kepada publik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membeberkan hasil sidang tersebut. Konferensi pers digelar secara terbuka di Gedung Propam Polri untuk mengumumkan nasib sang perwira tinggi.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa pemecatan administratif. Selain itu, Eko juga dinyatakan secara sah telah melakukan perbuatan tercela. Pelanggaran ini dinilai telah mencoreng marwah dan martabat kode etik kepolisian.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tegas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri.
Namun, hukuman tidak berhenti pada sanksi administratif semata. Majelis komisi juga menjatuhkan sanksi etika yang menyatakan bahwa perilaku terduga pelanggar masuk dalam kategori tercela.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” tambahnya menjelaskan hasil putusan sidang.
Sidang KKEP Dipimpin Jenderal Bintang Tiga dan Jajaran Pejabat Tinggi
Proses persidangan etik ini berjalan secara ketat dan dipimpin oleh perwira tinggi berpengalaman. Sidang KKEP tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo. Beliau bertindak sebagai ketua komisi sekaligus anggota sidang. Sementara itu, posisi wakil ketua dipercayakan kepada Irjen Agus Dwi Hermawan.
Selain kedua pimpinan tersebut, sidang juga melibatkan sejumlah jenderal bintang dua lainnya. Tiga anggota komisi sidang etik terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Melalui majelis komisi yang solid ini, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Aspek yang dilanggar mencakup etika kelembagaan serta etika kepribadian. Sebagai hasilnya, Irjen Eko Hadi Santoso harus menerima kenyataan pahit berupa pemecatan dari Korps Bhayangkara.
