Pengkinian Data BSU 2026 Dilakukan Berkali-kali, Data Mana yang Dipakai Pemerintah? Ini Penjelasannya

Senin 16 Nov 2026, 09:17 WIB
Bagi pekerja di wilayah yang tidak memiliki UMK, batas maksimal gaji untuk menerima BSU 2026 mengikuti UMP yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. (Sumber: Dok. Pexels/Ahsanjaya)
Bagi pekerja di wilayah yang tidak memiliki UMK, batas maksimal gaji untuk menerima BSU 2026 mengikuti UMP yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. (Sumber: Dok. Pexels/Ahsanjaya)

POSKOTA.CO.ID - Pengkinian data BSU yang bisa dilakukan berkali-kali menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja. Pasalnya, data mana yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan penerima BSU 2026?

BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Penggunaan Data BSU

Pada Sabtu, 14 November 2026, seorang pengguna Threads  dengan akun @i_am_died82 mengatakan telah melakukan pengkinian data BSU lebih dari sekali. Karena itu, ia mempertanyakan data mana yang akan digunakan pemerintah, data awal atau data terakhir pengkinian.

Menanggapi persoalan tersebut, akun @bpjs.ketenagakerjaan memberikan penjelasan.

“Hai Sahabat, untuk data yang digunakan adalah data terakhir pada saat pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ya”, jelas BPJS Ketenagakerjaan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan memakai data paling baru yang diupdate pekerja maupun perusahaan di laman resmi untuk pendataan penerima BSU.

Pengkinian data juga dikatakan diperpanjang hingga pada Selasa, 17 November 2026. Oleh karena itu, diimbau agar melakukan pengkinian data sesuai dengan kondisi terkini sehingga penerima BSU merupakan pekerja yang benar-benar berhak dan sesuai kriteria.

Baca Juga: BSU 2026 Sudah Cair? Cek Status Bantuan Rp900.000 Lewat Sini

Dasar Pemberian BSU oleh Pemerintah

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Tepatnya di Pasal 6, dijelaskan mengenai besaran dan dasar dari pemberian bantuan berupa BSU oleh pemerintah untuk pekerja yang berbunyi:

  1. Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) bulan yang dibayarkan sekaligus.
  2. Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:

a. jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan

b. ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Dari Permenaker tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah memberikan dasar pemberian bantuan kepada pekerja atau buruh berdasarkan kriteria tertentu dengan pencairan sekaligus senilai Rp900.000.


Berita Terkait


News Update