Gibran Mundur, Partai Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wakil Presiden

Jumat 13 Nov 2026, 18:00 WIB
Potret Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Sumber: Istimewa)
Potret Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Partai Demokrat secara resmi menyatakan sikap tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY di hadapan awak media.

AHY menjelaskan bahwa sikap Partai Demokrat didasarkan pada mekanisme konstitusi yang berlaku. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Baca Juga: Adopsi Standar Global, BKN Sambut Langkah AHY Terapkan Manajemen Talenta ASN

Berdasarkan ketentuan tersebut, Partai Demokrat memilih untuk menyerahkan sepenuhnya hak pengusulan nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menghormati kewenangan konstitusional MPR RI dalam proses pemilihan nantinya.

AHY mengungkapkan bahwa keputusan strategis partai ini bukanlah langkah sepihak. Sikap resmi tersebut telah dikonsultasikan dan dibahas secara matang bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi dilakukan melalui sambungan panggilan video pada Jumat pagi, di sela-sela perjalanan SBY dari Semarang menuju Jakarta.

Menutup pernyataannya, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai rumor politik yang beredar. Ia meminta publik memberi ruang agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga: Menko AHY Prioritaskan Evakuasi Korban hingga Pemulihan Layanan Dasar Masyarakat Pascagempa NTT

Menurutnya, stabilitas politik sangat diperlukan agar roda pemerintahan tetap bekerja secara efektif dan agenda pembangunan nasional terus berlanjut tanpa mengganggu aktivitas serta kesejahteraan rakyat.


Berita Terkait


News Update