POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto akan menentukan dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026.
Perubahan posisi tersebut membuat pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran mulai menjadi perhatian publik.
Sejumlah nama tokoh politik dan pejabat pemerintahan pun mulai dikaitkan dengan peluang mengisi jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Prabowo memiliki hak untuk menentukan dua nama calon wakil presiden.
Presiden juga dapat mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis.
Lantas, siapa saja tokoh yang mulai disebut sebagai kandidat pengganti Gibran?
Bagaimana kewenangan Prabowo dalam menentukan dua calon wakil presiden dan kapan nama-nama tersebut harus diserahkan kepada MPR? Berikut informasi selengkapnya.
Baca Juga: Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Prabowo Bakal Temui Partai Koalisi Tentukan 2 Nama Pengganti
2 Nama Cawapres Pengganti Gibran Siapa?
Pembahasan mengenai calon pengganti Gibran mulai mengarah pada sejumlah figur yang memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun partai politik.
Beberapa figur yang masuk dalam perbincangan berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga disebut dalam bursa kandidat.
Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas tokoh yang diperbincangkan dan belum dapat dipastikan menjadi pilihan Presiden Prabowo.
Sebab, keputusan mengenai dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya berada dalam kewenangan kepala negara.
Disamping menjelaskan kewenangan Presiden, Yusril juga memaparkan batas waktu pengajuan dua kandidat calon wakil presiden kepada MPR.
Berdasarkan penjelasannya, Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.
Penghitungan waktu tersebut dimulai setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Baca Juga: 5 Coffee Shop di Jakarta Selatan yang Nyaman untuk Nongkrong dan Menikmati Kopi
Dengan demikian, batas waktu tersebut tidak dihitung sejak pernyataan pengunduran diri Gibran, melainkan setelah surat pemberitahuan resmi diterima oleh Presiden.
"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril.
Dalam rentang waktu tersebut, Presiden dapat melakukan pembahasan dan komunikasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua kandidat.
Ketentuan mengenai calon wakil presiden juga berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam naskah ini, calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.
Setelah menerima dua kandidat dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
MPR nantinya akan menjalankan mekanisme pemilihan terhadap dua nama yang telah diajukan oleh Presiden.
