JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta mulai menertibkan kawasan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis, 12 November 2026.
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan seluas 5.000 meter persegi lahan di dalam kawasan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut yang beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penanganan kawasan seluas total 15 hektare itu akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembersihan, penghijauan ulang, hingga penindakan tegas terhadap para pelaku pembuangan sampah liar.
“Sudah saya putuskan, pertama, tempat atau lokasi yang untuk dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi di Taman Hutan Kota Penjaringan, Kamis.
Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen
Rencana Penghijauan Ulang dan Pemagaran Kawasan
Setelah proses pengangkutan sampah rampung, Pemprov DKI tidak akan membiarkan lahan seluas setengah hektare tersebut terbengkalai. Area bekas timbunan sampah itu dijadwalkan langsung ditanami kembali dengan vegetasi yang seragam dengan ekosistem taman hutan kota yang sudah ada.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemagaran permanen juga akan segera dipasang di titik-titik rawan akses liar.
Berdasarkan laporan Camat Penjaringan serta pantauan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di lapangan, aktivitas pembuangan sampah ilegal ini umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari.
Selain pemulihan fisik kawasan, Pemprov DKI menyiapkan sanksi sosial bagi pihak-pihak yang terbukti membuang sampah sembarangan di area tersebut. Identitas para pelaku akan dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Kebijakan ini secara khusus juga membidik sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe yang terindikasi menggunakan jasa pembuangan sampah ilegal demi menekan biaya operasional.
