JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pengungkapan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa tujuh santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menoleransi segala bentuk kejahatan seksual dan siap memberikan pendampingan penuh agar para korban berani bersuara.
“Saya sudah meminta kepada aparat setempat untuk membantu supaya persoalan ini diungkap. Kemudian bagi para korban jangan takut, Pemerintah DKI Jakarta hadir untuk menjadi pendamping dan kita akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” ujar Pramono di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Pramono, kehadiran pemerintah sangat krusial untuk menjamin perlindungan hukum maupun psikologis bagi para santri yang menjadi korban selama proses hukum berjalan.
“Siapa pun yang melakukan tindakan seksual atau kekerasan ataupun apa pun yang berkaitan dengan itu, maka Pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya untuk hal ini diungkap. Karena bagaimanapun ini adalah kejahatan seksual,” tegasnya.
Kronologi Terungkapnya Kasus
Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren ini pertama kali mencuat berkat kecurigaan seorang guru berinisial R. Ia melihat adanya kejanggalan dan indikasi tindakan tidak pantas yang dialami oleh sejumlah santri.
Setelah melakukan pendekatan dan menggali keterangan secara mendalam, beberapa santri akhirnya berani buka suara mengenai dugaan pelecehan yang mereka alami.
Kuasa hukum pelapor dan korban, La Ode Joko, mengungkapkan bahwa aksi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2024 hingga 2026. Terduga pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren disebut melancarkan aksinya dengan modus meminta para santri memijat dirinya secara bergantian.
Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen
Laporan resmi terkait kasus ini telah diterima pihak kepolisian sejak 8 November 2026 dan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan sementara Polda Metro Jaya, terdapat tujuh santri yang teridentifikasi sebagai korban.
