Untuk menjaga akuntabilitas, pengawasan eksternal juga diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur daerah dan lembaga pengawas, antara lain:
- Perangkat Daerah Teknis
- Majelis Rakyat Papua (MRP)
- BPKP Perwakilan Daerah
"Artinya, daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan manfaat nyata kepada masyarakat asli Papua," tegas Ribka.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Kemendagri berharap seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua menjadikan momentum percepatan penyaluran Dana Otsus tahap II dan III tahun 2026 sebagai pijakan untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel ke depannya.
