POSKOTA.CO.ID - Jadwal pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan usai dirinya resmi mengajukan pengunduran diri, pada Kamis, 12 November 2026.
Kekosongan kursi nomor dua tersebut membuat pemerintah dan lembaga negara harus menyiapkan mekanisme pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gibran sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, polemik mengenai persyaratan pendidikan dan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya kembali menjadi perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang menyinggung latar belakang pendidikan Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut akan segera diproses.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta agar dokumen yang diserahkannya dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Surat tersebut kemudian dibacakan langsung oleh Ahmad Muzani di hadapan awak media.
Berdasarkan penjelasan Muzani, tidak terdapat keterangan khusus mengenai alasan pengunduran diri Gibran dalam dokumen tersebut.
Presiden Prabowo nantinya memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Setelah itu, lembaga tersebut akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu di antara dua kandidat yang diajukan.
Lantas, jadwal pemilihan Wapres pengganti Gibran kapan diumumkan? Kapan batas waktu Prabowo menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR?
Berikut informasi mengenai surat pengunduran diri Gibran, batas waktu pengajuan calon, hingga tahapan pemilihan wakil presiden baru.
Baca Juga: Gaji Pensiun Gibran usai Mundur dari Kursi Wapres Berapa? Simak Aturan dan Nominalnya
Isi Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
Adapun isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani adalah sebagai berikut:
Dengan hormat.
Dengan ini, saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
Surat tersebut menjadi dokumen penting dalam proses pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, MPR perlu menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Kapan Diumumkan?
Hingga Kamis, 12 November 2026, belum ada tanggal pasti mengenai pengumuman dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa lembaganya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden baru.
Setelah surat permintaan tersebut diterbitkan, presiden memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyerahkan nama-nama kandidat kepada pimpinan MPR.
Dengan demikian, pengumuman kandidat pengganti Gibran masih menunggu proses administrasi antara MPR dan Presiden.
Dua nama yang nantinya diajukan akan menjadi kandidat dalam pemilihan wakil presiden melalui sidang paripurna MPR.
Muzani juga menegaskan, adanya batas waktu bagi presiden untuk menyampaikan usulan tersebut.
Ketentuan itu menjadi bagian dari tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden agar prosesnya tidak berlangsung tanpa kepastian waktu.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Berdasarkan keterangan tersebut, tenggat waktu 14 hari dihitung sejak surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan, bukan semata-mata sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Oleh karena itu, tanggal pasti pengajuan dua kandidat baru dapat ditentukan setelah diketahui kapan surat permintaan MPR dikirimkan kepada Presiden Prabowo.
Batas Waktu Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Kapan?
Selain batas waktu pengajuan dua nama oleh presiden, proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran juga memiliki tenggat waktu tersendiri.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR diberikan waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan.
Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Artinya, MPR tidak secara bebas mengajukan kandidat sendiri, melainkan menjalankan kewenangan memilih berdasarkan nama-nama yang telah disampaikan oleh kepala negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses tersebut juga diatur dalam UU MD3, khususnya Pasal 46 dan Pasal 47.
Melalui aturan tersebut, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum wakil presiden baru ditetapkan dan dilantik.
Mulai dari pengajuan kandidat, penyampaian kesiapan pencalonan, proses pemungutan suara, hingga pelantikan oleh MPR.
Mekanisme Pemilihan Wapres Baru Pengganti Gibran
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:
1. Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Posisi wakil presiden mengalami kekosongan setelah pejabat sebelumnya tidak lagi menduduki jabatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR harus menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari.
3. Presiden mengajukan dua calon wakil presiden.
Sesuai Pasal 46 ayat (2) UU MD3, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
4. MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan.
Dalam sidang paripurna, anggota MPR melakukan pemilihan terhadap dua calon wakil presiden yang telah diusulkan oleh presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU MD3.
5. Kedua kandidat menyampaikan kesiapan pencalonan.
Sebelum pemungutan suara dilakukan, dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (4) UU MD3.
6. Kandidat dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (5) UU MD3, calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
7. Pemilihan diulang jika jumlah suara kedua kandidat sama.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (6) UU MD3.
8. Presiden menentukan pilihan jika hasil pemilihan ulang tetap sama.
Jika pemungutan suara ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, presiden memilih salah satu di antara kedua calon wakil presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
9. MPR melantik wakil presiden terpilih.
Setelah proses pemilihan selesai dan kandidat ditetapkan, MPR melaksanakan pelantikan wakil presiden baru sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Baca Juga: Rekening Tidak Aktif, Wajib Aktivasi Ulang demi Cairkan BSU 2026? Ini Penjelasannya
Kapan Wapres Pengganti Gibran Dilantik?
Pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan di MPR selesai dilaksanakan dan satu kandidat ditetapkan sebagai pemenang.
Namun, hingga 12 November 2026, belum terdapat tanggal resmi mengenai pelaksanaan sidang paripurna maupun pelantikan wakil presiden baru.
Kepastian jadwal tersebut masih bergantung pada proses pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo dan penjadwalan sidang paripurna oleh MPR.
Dengan adanya batas waktu pengajuan kandidat dan penyelenggaraan sidang paripurna, proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki kerangka waktu yang jelas.
Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan MPR mengenai nama kandidat serta tanggal pelaksanaan pemilihannya.
Dengan demikian, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui penunjukan langsung oleh presiden, melainkan dipilih oleh MPR dari dua nama yang diusulkan kepala negara sesuai mekanisme konstitusi.
