Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:
1. Terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Posisi wakil presiden mengalami kekosongan setelah pejabat sebelumnya tidak lagi menduduki jabatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 60 hari.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR harus menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari.
3. Presiden mengajukan dua calon wakil presiden.
Sesuai Pasal 46 ayat (2) UU MD3, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
4. MPR memilih satu dari dua kandidat yang diajukan.
Dalam sidang paripurna, anggota MPR melakukan pemilihan terhadap dua calon wakil presiden yang telah diusulkan oleh presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU MD3.
5. Kedua kandidat menyampaikan kesiapan pencalonan.
Sebelum pemungutan suara dilakukan, dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (4) UU MD3.
6. Kandidat dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 46 ayat (5) UU MD3, calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
7. Pemilihan diulang jika jumlah suara kedua kandidat sama.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (6) UU MD3.
8. Presiden menentukan pilihan jika hasil pemilihan ulang tetap sama.
Jika pemungutan suara ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, presiden memilih salah satu di antara kedua calon wakil presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
9. MPR melantik wakil presiden terpilih.
Setelah proses pemilihan selesai dan kandidat ditetapkan, MPR melaksanakan pelantikan wakil presiden baru sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Baca Juga: Rekening Tidak Aktif, Wajib Aktivasi Ulang demi Cairkan BSU 2026? Ini Penjelasannya
Kapan Wapres Pengganti Gibran Dilantik?
Pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan di MPR selesai dilaksanakan dan satu kandidat ditetapkan sebagai pemenang.
