POSKOTA.CO.ID - Di tengah mencuatnya kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden serta rencana penyerahan surat resminya ke MPR, akun resmi Sekretariat Wakil Presiden @setwapres.ri justru menyita perhatian lewat unggahan peringatan dua tahun program "Lapor Mas Wapres".
Dikonfirmasi Mundur dan Akan Serahkan Surat Ke MPR
Kabar mundurnya Gibran dari posisi Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026) dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dimintai keterangan, Budi membenarkan langkah tersebut serta lokasi penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi awak media, dikutip Kamis (12/11).
Sesuai mekanisme ketatanegaraan, surat pengunduran diri tersebut juga perlu disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua Fraksi PAN di MPR, Sarifuddin Sudding, menyebut bahwa dirinya memperoleh informasi mengenai rencana Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi ke MPR pada Kamis (12/11/2026), yang bertepatan dengan jadwal rapat paripurna pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
Baca Juga: Bedanya Gibran Mundur dan Dimakzulkan Apa? Ini Tahapan Hukum hingga Penentuan Wapres Pengganti
“Infonya seperti itu, kita lihat perkembangannya besok” kata Sudding saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima informasi maupun melihat dokumen pengunduran diri Gibran hingga Rabu malam usai menghadiri agenda HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta Pusat. Karena belum ada surat resmi yang masuk, Muzani menyatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah MPR akan menggelar sidang istimewa.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Jadi belum bisa mengambil keputusan,” ujarnya saat ditanya awak media, Rabu malam (11/11).
Unggahan Setwapres Dua Tahun "Lapor Mas Wapres" Jadi Sorotan Publik
Di tengah ramainya pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran, akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden @setwapres.ri justru mengunggah konten yang menyoroti peringatan dua tahun perjalanan program kanal pengaduan masyarakat "Lapor Mas Wapres" (LMW). Unggahan tersebut menyita perhatian publik karena diunggah di tengah situasi politik yang sedang menyoroti status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga: Ketum Projo Budi Arie Benarkan Wapres Gibran Telah Mengundurkan Diri
Dalam keterangan tertulis unggahannya, pihak Setwapres memaparkan capaian serta koordinasi lintas instansi yang telah dilakukan melalui kanal LMW selama dua tahun terakhir.
"Dua tahun sudah Lapor Mas Wapres (LMW) hadir sebagai salah satu kanal pengaduan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, beragam aduan telah ditindaklanjuti, mulai dari persoalan pendidikan, akses BBM bersubsidi, hingga fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)."
Selain merinci sektor aduan yang ditangani, Setwapres juga menegaskan komitmen kelembagaan untuk terus menjaga kualitas layanan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di masa mendatang.
"Berbagai kisah dan pengalaman masyarakat menjadi bagian dari perjalanan LMW sekaligus pengingat akan pentingnya terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap aduan mendapatkan tindak lanjut yang tepat. Dua tahun bukan sekadar penanda waktu, melainkan komitmen untuk terus mendengar setiap aspirasi, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia."
Baca Juga: Bakom RI Tegaskan Wapres Gibran Tutup Buku, Sengketa Ijazah Haram Masuk PTUN
Respons Partai Politik Tentang Kemunduran Gibran
Langkah pengunduran diri Gibran di tengah polemik keabsahan ijazah turut mendapat tanggapan dari kalangan partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hak pribadi Gibran yang perlu dihormati.
“Ya itu kan, itu kan hak individu ya. Dan tentu menjadi pilihan-pilihan dan bagi kami ya itu menjadi hak individu Mas Gibran gitu,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Meski demikian, Herman mengingatkan agar dinamika politik yang terjadi tidak mengganggu stabilitas nasional maupun jalannya berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, energi, dan target pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, situasi keamanan dan politik dalam negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga saham.
“Namun terlebih daripada itu adalah kita harus menjaga stabilitas nasional dari berbagai sisi, keamanan, politik, ekonomi, sosial yang saya kira ini harus kita jaga bersama supaya Pak Prabowo sebagai presiden yang punya banyak program yang bagus untuk rakyat, bangsa, dan negara ini bisa dijalankan secara tenang, secara baik, dan tentu ada target-target yang ini ingin dicapai, supaya ini bisa dicapai dengan baik,” ujar Herman.
Baca Juga: Jadwal Pemakzulan Gibran Kapan dan Jam Berapa? Ini Agenda Sidang Paripurna DPR dan Tahapan Prosesnya
Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat berkomitmen mendukung penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme politik dan konstitusional yang berlaku demi menjaga kondusifitas serta keberlanjutan pembangunan nasional. (m6)
