Dibukanya masa persidangan DPR pada 10 November 2026 memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan setelah masa reses berakhir.
Momentum tersebut juga membuka ruang bagi anggota DPR maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi parlemen.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan ini semakin ramai setelah muncul putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Meski demikian, belum ada kepastian bahwa DPR akan langsung membahas usulan pemakzulan Gibran dalam persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
Mencuatnya komunikasi lintas fraksi dan aspirasi masyarakat masih perlu ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku di DPR.
Setiap usulan juga harus melewati mekanisme kelembagaan sebelum dapat diproses lebih jauh.
Dengan demikian, pembukaan masa sidang DPR tidak otomatis berarti pembahasan pemakzulan akan langsung masuk dalam agenda persidangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dasco mengatakan, pihaknya menerima banyak usulan dari berbagai kalangan yang ingin agar polemik tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
Menurut Dasco, terdapat keinginan dari berbagai pihak untuk menggunakan mekanisme resmi parlemen dalam menyampaikan pandangan mengenai persoalan Wakil Presiden.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin, 9 November 2026.
