POSKOTA.CO.ID - Sejumlah kelompok mahasiswa berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aksi tersebut membawa beragam persoalan, mulai dari ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga penegakan hukum.
Seruan demonstrasi datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), serta Front Mahasiswa Jayakarta.
Masing-masing kelompok memiliki agenda dan tuntutan berbeda. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan melalui media sosial penyelenggara, beberapa titik yang disebut menjadi lokasi aksi meliputi kawasan Tugu Tani, Monumen Nasional (Monas), gedung DPR/MPR RI, hingga Patung Jenderal Sudirman.
Bagi masyarakat yang beraktivitas di Jakarta, informasi mengenai lokasi demonstrasi ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan kepadatan di sekitar titik aksi.
3 Lokasi Demo Mahasiswa 10 November 2026 di Jakarta
Berikut daftar lokasi, jadwal, dan tuntutan kelompok mahasiswa berdasarkan seruan aksi yang beredar menjelang Hari Pahlawan.
1. Tugu Tani, Jakarta Pusat
BEM PTMA Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat mengusung gerakan bertajuk #PulihkanIndonesia. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.00 WIB hingga selesai di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Melalui akun Instagram @bemptmaiofficial, organisasi ini menyampaikan lima tuntutan utama yang berkaitan dengan persoalan bangsa.
Adapun lima tuntutan BEM PTMA Indonesia meliputi:
Memulihkan Indonesia dari krisis ekologis dan mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Memberantas korupsi dan persekongkolan kekuasaan.
Menjamin pemenuhan hak dasar rakyat.
Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mengembalikan hukum agar berpihak kepada rakyat.
BEM PTMA menilai momentum Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat tanggung jawab masyarakat dalam memperjuangkan masa depan Indonesia.
2. Monas hingga Gedung DPR/MPR RI
Front Mahasiswa Nasional (FMN) juga menyerukan demonstrasi pada 10 November 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, kelompok ini merencanakan aksi di kawasan Monas hingga gedung DPR/MPR RI.
FMN membawa sepuluh tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan agraria.
Beberapa tuntutan utamanya antara lain:
Menurunkan harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.
Menghentikan pajak yang dinilai membebani rakyat.
Menghentikan program MBG, KDMP, YON-TP, dan PSN.
Membubarkan Danantara, Agrinas, dan Danantara Sumberdaya Indonesia.
Menghentikan revitalisasi dwifungsi militer dan kepolisian.
Memadamkan kebakaran dan menyelamatkan korban.
Memulihkan hak korban bencana alam.
Mengusut korporasi pembakar hutan dan lahan.
Menghentikan monopoli tanah dan mengembalikan hak kaum tani serta masyarakat adat.
Menghentikan pemangkasan dana desa dan dana daerah.
3. Patung Jenderal Sudirman, Jakarta
Titik berikutnya berada di kawasan Patung Jenderal Sudirman. Front Mahasiswa Jayakarta mengajak mahasiswa dari Bogor, Jakarta, dan berbagai daerah untuk bergabung dalam aksi yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB.
Melalui akun Instagram @front.mahasiswa.jayakarta, kelompok ini menyerukan persatuan mahasiswa tanpa membedakan kampus maupun almamater.
"Kami mahasiswa Bogor, Jakarta, dan Nusantara, dari kampus yang berbeda, almamater yang berbeda, warna jaket yang berbeda, bersatu dalam satu barisan," tulis Front Mahasiswa Jayakarta dalam unggahannya.
Kelompok tersebut menyebut membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pendidikan, ekologi, politik, dan kesehatan. Salah satu isu yang disuarakan adalah tuntutan agar TNI kembali ke barak.
Masyarakat Diminta Memantau Informasi Lalu Lintas
Rencana demonstrasi pada Hari Pahlawan 2026 memperlihatkan beragam persoalan yang ingin disuarakan mahasiswa. Ketiga kelompok tersebut memiliki fokus tuntutan masing-masing, meskipun sama-sama menjadikan 10 November sebagai momentum penyampaian aspirasi.
Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Tugu Tani, Monas, gedung DPR/MPR, maupun Patung Jenderal Sudirman sebaiknya memantau informasi terbaru dari kepolisian dan instansi terkait.
Hingga ada pengumuman resmi mengenai pengaturan lalu lintas, lokasi dan jadwal tersebut perlu dipahami sebagai rencana aksi berdasarkan seruan penyelenggara, bukan kepastian penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas.
