Persyaratan Surat Keterangan Fiskal (SKF), termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan pajak dan tidak memiliki tunggakan atau permasalahan perpajakan yang disyaratkan.
Untuk persyaratan SKF, pemohon perlu memperhatikan ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir dan SPT Masa PPN tiga masa terakhir apabila berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Cara Mengurus SKB Waris melalui Coretax
Pengajuan SKB Waris dapat dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP. Cara ini memungkinkan ahli waris mengirimkan permohonan tanpa harus langsung datang ke kantor pajak.
Berikut tahapan pengajuannya:
- Buka portal resmi DJP dan login ke Coretax menggunakan akun Wajib Pajak ahli waris.
- Masuk ke menu Layanan Wajib Pajak, kemudian pilih Layanan Administrasi.
- Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih kode layanan AS.19 – SKB PPh.
- Tentukan jenis layanan AS.19-05, yaitu SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan.
- Lengkapi formulir dan unggah dokumen persyaratan.
- Periksa kembali data sebelum mengirimkan permohonan.
Apabila mengalami kendala dalam pengajuan online, ahli waris dapat mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris atau ahli waris terdaftar dengan membawa dokumen yang diperlukan.
Baca Juga: Update One Way Puncak Bogor Sore Ini 7 November 2026: Jalur Arah Bawah Dibuka ke Jakarta
Biaya dan Waktu Pengurusan SKB Waris
Pengurusan SKB Waris tidak dikenakan biaya. Berdasarkan ketentuan yang diberikan, permohonan diproses maksimal tiga hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada jawaban, permohonan dapat dianggap disetujui sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, ahli waris tetap perlu memastikan status permohonan dan dokumen penerbitan SKB melalui saluran resmi DJP.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah SKB Waris hanya memberikan pembebasan PPh final atas pengalihan hak karena warisan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap mengikuti ketentuan pemerintah daerah.
Karena itu, sebelum mengurus balik nama tanah atau bangunan, ahli waris sebaiknya memastikan persyaratan pajak pusat dan daerah sudah terpenuhi. Dengan dokumen yang lengkap, proses administrasi warisan dapat berjalan lebih tertib dan mengurangi risiko kendala saat pengalihan hak.
