BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Usai resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030, Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Berlatar belakang sebagai seorang dokter, Asep menargetkan Kabupaten Bekasi kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dalam waktu dekat.
Pelantikan yang berlangsung di Bandung pada Jumat, 23 Oktober 2026 tersebut menjadi titik awal keberlanjutan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Asep menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi fokus utama pemerintahannya.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep usai pelantikan.
Target Berobat Gratis dan UHC Prioritas
Sebagai tenaga medis, Asep menaruh perhatian besar pada aksesibilitas pengobatan bagi warga. Ia ingin memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi terdaftar dalam kepesertaan aktif BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar tidak ada lagi warga yang terkendala biaya saat berobat.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau KIS,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Bekasi mengejar pemulihan status UHC Prioritas mulai bulan depan. Status ini memungkinkan warga yang sakit langsung mendapatkan fasilitas layanan kesehatan tanpa harus menunggu jeda waktu aktivasi kartu.
Asep mengingatkan pentingnya memastikan keaktifan kartu BPJS atau KIS hingga tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). “Semua masyarakat yang sakit harus bisa dilayani di Puskesmas maupun klinik terdekat. Karena itu, KIS atau BPJS-nya kita aktifkan terlebih dahulu,” jelasnya.
Baca Juga: Peringati Hari Santri 2026, Ponpes Attaqwa Putra Bekasi Gelar Khataman Al Quran dan Doa untuk Negeri
Penertiban Bangunan Liar Secara Persuasif
Selain sektor kesehatan, Asep menyoroti penataan wilayah, khususnya penertiban bangunan liar (bangli).
Ia menegaskan bahwasanya penataan daerah membutuhkan keberanian kepala daerah, namun tetap wajib mengedepankan pendekatan humanis dan dialog interaktif bersama masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.
“Bupati harus berani, tetapi masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menolak tindakan penggusuran yang menyisakan persoalan sosial baru bagi warga terdampak.
“Saya tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi agar ada kesepahaman bersama,” ucapnya.
Dukungan DPRD Kabupaten Bekasi
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyambut positif pelantikan dr. Asep Surya Atmaja. Ia berharap kepemimpinan baru ini dapat menyinergikan masukan dari Gubernur Jawa Barat terkait perencanaan pembangunan daerah yang terukur.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kita doakan dr. Asep diberikan kemampuan untuk menyukseskan visi pembangunan ini. Masukan dari Pak Gubernur menjadi bahan evaluasi, terutama dalam memperkuat perencanaan serta konsolidasi penataan wilayah, sekolah, dan puskesmas,” kata Ade Sukron.
Ade menambahkan, legislatif siap mengawal dan mensinkronkan program infrastruktur dasar bersama dinas-dinas terkait agar eksekusi di lapangan berjalan terarah dan tepat sasaran.
