BALI, POSKOTA.CO.ID – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menyerukan perubahan mendasar dalam cara manusia memperlakukan alam melalui konsep Tobat Ekologis.
Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran perairan akibat sampah plastik dan limbah dari daratan.
Seruan tersebut disampaikan Jumhur saat membuka Konferensi Perairan Internasional Global Environment Facility (GEF) ke-11 atau International Waters Conference (IWC-11) di Bali, Senin (19/10/2026).
Mengusung tema “Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem”, konferensi ini menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk mengatasi persoalan lingkungan yang berdampak pada sungai, pesisir, dan laut.
“Air tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad semua yang hadir di acara ini,” kata Jumhur dalam pidato pembukaannya.
Baca Juga: Link Download SBM 2027 PDF Kemenkeu, Cek PMK 54 Tahun 2026 dan Lampirannya
Menurutnya, krisis lingkungan tidak cukup ditangani melalui solusi parsial dan program berbasis proyek. Dibutuhkan pendekatan sistemik yang menggabungkan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas.
Jumhur juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat GEF, program International Waters, UNDP, UNEP, UNESCO-IOC, dan seluruh mitra internasional yang mendukung penyelenggaraan konferensi tersebut.
Ia menegaskan, IWC-11 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama menjelang Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Abu Dhabi pada Desember 2026.
“Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem yang kita bentuk di Bali ini akan membangun momentum serta menentukan agenda global untuk aksi air di Abu Dhabi dan seterusnya,” ujarnya.
Baca Juga: Mantapkan Transisi Strategic Holding, Telkom Petakan Arah Bisnis TelkomGroup hingga 2030
Empat Prioritas Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mendorong empat prioritas utama dalam upaya menjaga keberlanjutan perairan.
Pertama, mencegah pencemaran sejak dari sumbernya, baik di kawasan perkotaan, industri, maupun sungai, sebelum limbah mencapai ekosistem pesisir dan laut.
Kedua, memulihkan ekosistem dengan mengutamakan hasil nyata. Keberhasilan restorasi tidak hanya diukur berdasarkan luas wilayah yang dipulihkan, tetapi juga peningkatan kesehatan ekologis dan ketahanan masyarakat.
Ketiga, memperkuat kerja sama lintas batas melalui pembangunan kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.
Keempat, mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya dengan memadukan ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan lokal.
Jumhur mencontohkan sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air.
Tobat Ekologis Harus Jadi Tindakan Nyata
Untuk mendukung prioritas tersebut, Jumhur memperkenalkan konsep Tobat Ekologis atau Ecological Repentance. Konsep ini bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan, melainkan ajakan untuk mengubah cara pandang terhadap alam.
Ia mendorong masyarakat dan pemerintah meninggalkan pola pikir eksploitatif menuju pendekatan yang mengutamakan harmoni, perlindungan, dan penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup.
Menurut Jumhur, perubahan tersebut harus diwujudkan melalui lima langkah, yakni merefleksikan dampak aktivitas masa lalu, menghentikan praktik yang merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan.
“Sudah saatnya mengubah filosofi ini menjadi tindakan nyata yang langgeng demi sungai yang lebih bersih, laut yang lebih sehat, dan masyarakat yang tangguh,” tegasnya.
Pendanaan Lingkungan Harus Terukur
Memasuki siklus GEF-9, Indonesia menyambut fokus pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta dukungan terhadap Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Namun, Jumhur menekankan perlunya perubahan pendekatan pendanaan lingkungan. Pembiayaan tidak seharusnya hanya diarahkan pada proyek-proyek terpisah, tetapi harus menghasilkan dampak jangka panjang yang dapat diukur dan diverifikasi.
“Setiap dolar yang diinvestasikan harus menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dalam hal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat,” katanya.
Dalam pelaksanaan IWC-11, ia juga mendorong peserta memperkuat tata kelola lintas batas, meningkatkan inovasi yang didukung sains dan pendanaan, serta memastikan tercapainya manfaat lingkungan yang nyata dan berkelanjutan.
Jumhur berharap konferensi di Bali tidak sekadar menjadi pertemuan internasional, tetapi juga melahirkan langkah konkret untuk memperkuat agenda air global menjelang pertemuan di Abu Dhabi.
“Biarlah Bali dikenang bukan sekadar sebagai kota tuan rumah, melainkan sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mendorong agenda air global menuju Abu Dhabi. Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Konferensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Sekretaris Jenderal Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi Shaikha Salem Al Dhaheri, perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella, perwakilan Sekretariat GEF Andrew Hume, serta sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi internasional, termasuk UNESCO, UNEP, FAO, dan UNDSS.
