JAKRATA, POSKOTA.CO.ID - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus bersama elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
Ratusan para demonstran tersebut terbagi dalam dua titik lokasi aksi, yaitu kawasan Tugu Tani dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menyuarakan sejumlah persoalan, mulai mahalnya biaya hidup, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penegakan hak asasi manusia (HAM) dan perbaikan layanan publik.
Di Tugu Tani, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, disertai pemulihan ekosistem yang terdampak serta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab.
“Hari ini BEM UI bersama dengan BEM universitas lainnya, dan bersama dengan komponen-komponen masyarakat juga, ingin mengadakan aksi di Tugu Tani. Hari ini sebenarnya agenda yang kedua, dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan sebetulnya,” kata Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra di lokasi, Selasa, 20 Oktober 2026.
Baca Juga: 5 Tuntutan Aksi Demo di Jakarta 20 Oktober, Apa Saja?
Lima tuntutan tersebut meliputi 1penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pemulihan ekosistem terdampak, serta pembenahan kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial.
Mereka juga mendesak penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi di ranah sipil, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan dan perwujudan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.
Selain itu, kata Fathimah, persoalan ruang sipil dan militerisasi kembali menjadi perhatian karena tuntutan tersebut telah berulang kali disampaikan mahasiswa, tetapi mereka menilai belum melihat perubahan yang berarti. Karena itu, isu tersebut tetap dimasukkan dalam agenda aksi kali ini.
“Hentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi, yang sebenarnya ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa ya, sebetulnya, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan gitu ya arahnya,” ujarnya.
Baca Juga: Soroti Kebocoran Pajak APBD 2027, Fraksi Demokrat-Perindo: Potensi Parkir Melayang hingga Rp1,4 T
Lanjut Fatimah, pemilihan kawasan Tugu Tani juga berkaitan dengan isu yang diangkat mahasiswa. Lokasi tersebut dipandang relevan dengan tuntutan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, termasuk dampak kebakaran hutan dan lahan.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi Karhutla dan sebagainya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan kita tuh yang sekarang sangat fokus pada apa ya, concern yang sangat-sangat grassroot,” kata Fathimah.
Fathimah menambahkan, gerakan tersebut tidak terbatas pada mahasiswa UI, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) turut disebut sebagai bagian dari gerakan yang menyuarakan tuntutan tersebut.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Fathimah menegaskan gerakan mahasiswa akan terus berjalan selama tuntutan yang disampaikan belum mendapatkan perubahan sesuai harapan. Menurut dia, pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa tidak otomatis menghentikan perjuangan atas persoalan yang sama.
“Apakah itu akan berubah nanti? Ya akan berubah kalau seandainya pemerintahnya juga sudah berubah. Dan apakah kita akan tetap aksi kalau tidak terlaksana? Ya kita akan tetap aksi,” tegas Fathimah.
Salah satu peserta aksi lainnya, Nahdira menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan yang dinilainya semakin membebani masyarakat selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat uang yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan konsumsi kini semakin terbatas.
“Dari berbagai lini masyarakat, termasuk kami mahasiswa juga terasa dampaknya, untuk apa-apa harga barang naik semua. Tidak terasa sedikit-sedikit naik lama-lama membumbung tinggi,” keluh Nahdira.
Sementara itu, demonstran menggelar aksi terpisah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa siang, dengan mengenakan jas almamater berwarna oranye dan abu-abu. Mereka membawa sejumlah spanduk, banner, dan atribut aksi lainnya, termasuk tulisan “Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran” sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran, dan memulihkan lingkungan yang terdampak. Mereka juga meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi agar mampu mengatasi ketimpangan serta menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Pada sektor HAM dan demokrasi, demonstran menuntut penghentian penyempitan ruang sipil, militerisasi di ranah sipil, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan kritik. Mereka turut mendesak pemberantasan KKN dan penurunan biaya pendidikan agar akses terhadap pendidikan semakin terjangkau.
“Kami hari ini membawa isu ini Karhutla, 2045 Indonesia emas, tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah. Kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini,” tegas salah satu orator dari atas mobil komando.
