“Kita sangat prihatin dengan kondisi Karhutla dan sebagainya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan kita tuh yang sekarang sangat fokus pada apa ya, concern yang sangat-sangat grassroot,” kata Fathimah.
Fathimah menambahkan, gerakan tersebut tidak terbatas pada mahasiswa UI, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) turut disebut sebagai bagian dari gerakan yang menyuarakan tuntutan tersebut.
Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Fathimah menegaskan gerakan mahasiswa akan terus berjalan selama tuntutan yang disampaikan belum mendapatkan perubahan sesuai harapan. Menurut dia, pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa tidak otomatis menghentikan perjuangan atas persoalan yang sama.
“Apakah itu akan berubah nanti? Ya akan berubah kalau seandainya pemerintahnya juga sudah berubah. Dan apakah kita akan tetap aksi kalau tidak terlaksana? Ya kita akan tetap aksi,” tegas Fathimah.
Salah satu peserta aksi lainnya, Nahdira menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan yang dinilainya semakin membebani masyarakat selama dua tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat uang yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan konsumsi kini semakin terbatas.
“Dari berbagai lini masyarakat, termasuk kami mahasiswa juga terasa dampaknya, untuk apa-apa harga barang naik semua. Tidak terasa sedikit-sedikit naik lama-lama membumbung tinggi,” keluh Nahdira.
Sementara itu, demonstran menggelar aksi terpisah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa siang, dengan mengenakan jas almamater berwarna oranye dan abu-abu. Mereka membawa sejumlah spanduk, banner, dan atribut aksi lainnya, termasuk tulisan “Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran” sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran, dan memulihkan lingkungan yang terdampak. Mereka juga meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi agar mampu mengatasi ketimpangan serta menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Pada sektor HAM dan demokrasi, demonstran menuntut penghentian penyempitan ruang sipil, militerisasi di ranah sipil, serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dan kritik. Mereka turut mendesak pemberantasan KKN dan penurunan biaya pendidikan agar akses terhadap pendidikan semakin terjangkau.
“Kami hari ini membawa isu ini Karhutla, 2045 Indonesia emas, tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah. Kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini,” tegas salah satu orator dari atas mobil komando.
