JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ancaman tekanan fiskal.
PKS menekankan bahwa strategi penggalian potensi penerimaan daerah harus berfokus pada perbaikan tata kelola, bukan dengan menambah beban ekonomi masyarakat kecil.
Sikap tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi dalam Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10).
Suhaimi menjelaskan, penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat harus menjadi alarm bagi Pemprov DKI untuk membenahi strategi pendapatan daerah.
Baca Juga: Jumhur Hidayat Gaungkan Tobat Ekologis, Sungai dan Laut Harus Diselamatkan
Untuk menutup celah tersebut, PKS menyodorkan sejumlah langkah konkret yang bisa diambil eksekutif.
"Optimalisasi PAD harus mengutamakan perbaikan tata kelola dan penggalian potensi penerimaan yang selama ini belum dimaksimalkan," ujar Suhaimi.
Beberapa langkah strategis yang didorong PKS antara lain percepatan penagihan piutang pajak, pemanfaatan aset daerah secara produktif, hingga pengetatan pengawasan guna mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya keterbukaan publik mengenai kontribusi dari skema peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), termasuk penuntasan berbagai kewajiban pengembang yang masih tertunggak kepada Pemprov DKI.
Baca Juga: DPRD DKI Buka Suara Soal Kunci Pengurangan Sampah Jakarta Sebut Pilah dari Rumah, Jangan Cuma Diolah
PKS berharap penyusunan APBD 2027 dapat melahirkan kebijakan fiskal yang transparan, efektif, dan terukur.
Langkah optimalisasi sumber pendapatan daerah dinilai harus tetap mempertimbangkan daya beli serta kemampuan ekonomi masyarakat Jakarta secara luas.
