PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Penempatan 126 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pandeglang menuai sorotan. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang mengaku hingga kini belum menerima data resmi maupun surat tugas terkait para pengelola tersebut, meski rekapitulasi sementara mencatat sejumlah nama justru berasal dari luar Provinsi Banten.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi DKUPP Pandeglang, Dindin Herdiansyah mengungkapkan bahwa 126 manajer itu baru sebatas data rekapitulasi tidak resmi dari mantan pendamping atau Business Assistant (BA) Koperasi Merah Putih.
“Secara formal, data manajer yang ditempatkan di Pandeglang belum kami terima. Kementerian Koperasi memang memberi arahan agar manajer melapor ke dinas, tetapi sampai hari ini belum ada yang datang,” ujar Dindin, Kamis, 15 Oktober 2026.
Berdasarkan data awal tersebut, domisili para manajer terbilang acak. Sebanyak 9 hingga 10 orang tercatat berdomisili di Sumatera Barat. Sebagian lainnya berasal dari Kota Serang, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Malang, Jawa Timur.
Baca Juga: Apa Isi Surat Pernyataan Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Begini Contohnya
Dindin tak menampik bahwa kebijakan nasional umumnya mengalokasikan sekitar 70 persen penempatan sesuai domisili, sementara sisanya diisi melalui penugasan lintas daerah.
Namun, tanpa dokumen resmi dari pusat, DKUPP tidak bisa memverifikasi legalitas maupun kesiapan para manajer tersebut di lapangan.
Kesiapan Fisik Gerai Masih Diverifikasi
Persoalan administrasi SDM ini terjadi di tengah proses penyiapan sarana fisik KDKMP yang belum sepenuhnya rampung. Dari total 166 gerai yang dibangun di Pandeglang, 121 gerai di antaranya dilaporkan telah menyelesaikan konstruksi fisik 100 persen.
Meski demikian, rampungnya bangunan belum menjamin gerai siap beroperasi. Saat ini, baru 67 gerai yang direkomendasikan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menjalani pemeriksaan kesiapan operasional.
Baca Juga: 3 Langkah Praktis Daftar Koperasi Desa Merah Putih: Raih Kemandirian Ekonomi Desa Hari Ini!
Guna memastikan kelayakan sarana, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menerjunkan tim teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Inspektorat, serta DKUPP.
“Tim teknis sedang memfinalisasi hasil monitoring, verifikasi, dan validasi terhadap gerai yang diperiksa. Hasil pemeriksaan ini menjadi penentu utama kelayakan sarana sebelum operasional koperasi resmi dimulai,” pungkas Dindin.
