Menurut dia, Kemenkeu telah menyetujui usulan tersebut dan menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.
“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” jelas dia.
Meski rencana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih ditargetkan berjalan pada 2026, Ferry Juliantono belum memaparkan secara terperinci mekanisme yang akan digunakan.
Ia menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diajukan dan mulai dikaji oleh Kemenkeu.
Karena itu, informasi mengenai tahapan teknis pelaksanaan masih perlu menunggu penjelasan resmi dari kementerian terkait.
Baca Juga: Ada Demo Buruh 15-30 Oktober 2026 di 38 Provinsi, Ini Daftar Tuntutannya
Selain itu, belum ada penjelasan terperinci mengenai apakah skema tersebut akan diterapkan secara bertahap di wilayah tertentu atau langsung mencakup koperasi di berbagai daerah.
Bagaimana Skema Penyaluran Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih?
Kementerian Koperasi merencanakan penyaluran gaji melalui koperasi sebagai bagian dari perluasan layanan keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam skema yang disampaikan Ferry, setiap koperasi nantinya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRIlink, serta penyedia layanan lainnya.
Keterlibatan mitra layanan juga direncanakan untuk mendukung proses transaksi keuangan yang dibutuhkan.
Namun, pembagian tugas masing-masing mitra, sistem transaksi yang akan digunakan, serta bentuk layanan yang diberikan belum dijelaskan secara terperinci.
Hingga saat ini, informasi yang disampaikan Ferry menegaskan adanya rencana penyaluran gaji PNS melalui KDKMP pada 2026 serta pengajuan usulan kepada Kemenkeu.
