POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai bekerja di gerai koperasi pada Oktober 2026.
Pemerintah menetapkan skema gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai wilayah penempatan, bukan nominal seragam untuk seluruh manajer.
Baca Juga: Manajer Koperasi Belum Ada, Gedung Kopdes Merah Putih di Cipicung Pandeglang Rampung Dibangun
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Mengacu UMP Daerah
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, manajer yang sebelumnya telah direkrut dan mengikuti pelatihan kini sudah memperoleh surat keputusan (SK) penugasan. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menempatkan mereka di gerai koperasi yang siap beroperasi.
"Manajer-manajer yang kemarin direkrut, dilatih juga sudah dibuatkan SK-nya," kata Ferry, Senin (21/9/2026).
Besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih akan mengikuti UMP di wilayah gerai masing-masing. Artinya, pendapatan yang diterima dapat berbeda antara satu provinsi dan daerah lainnya.
Sebelumnya, sempat muncul informasi mengenai gaji manajer koperasi yang mencapai Rp16 juta. Namun, nominal tersebut pernah mendapat tanggapan dari Purbaya Yudhi Sadewa saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
"Kalau (gaji manajer Kopdes) Rp16 juta pasti adalah kegedean kayaknya," ujar Purbaya, Rabu (5/8/2026).
Penempatan Manajer dan Target Operasional Gerai
Berikut beberapa ketentuan yang menjadi bagian dari persiapan operasional Kopdes Merah Putih:
- Status manajer: Bukan pegawai BUMN. Dony Oskaria menjelaskan, manajer akan menjalani pembinaan selama dua tahun dengan biaya yang ditanggung pemerintah.
- Penempatan kerja: PT Agrinas Pangan Nusantara mengatur penempatan manajer pada gerai koperasi yang telah memenuhi kesiapan operasional.
- Jumlah gerai: Sebanyak 17.288 gerai ditargetkan siap beroperasi pada Oktober 2026, sementara pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi hingga akhir tahun.
Dengan diterbitkannya SK penugasan, manajer Kopdes Merah Putih akan mulai ditempatkan sesuai kesiapan gerai dan pengaturan pemerintah. Skema ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan operasional koperasi di berbagai wilayah Indonesia.
