POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sebanyak 14 orang, termasuk Sekretaris Utama dan sejumlah pihak lain. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti.
"Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Baca Juga: Profil Rustian, Pejabat BNPB Berharta Rp3,5 Miliar yang Terjaring OTT KPK
Temuan barang bukti yang berhasil diamankan KPK berupa uang tunai dan juga logam mulia emas. Uang tunai yang diamankan diketahui senilai Rp1,4 miliar.
"Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ujar Budi.
"Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim," sambungnya.
Dari 14 orang yang berhasil diamankan, sebanyak lima orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
OTT terhadap sejumlah di lingkungan BNPB ini menambah daftar panjang OTT KPK sepanjang tahun 2026. Pada tahun ini, KPK tercatat telah melakukan sebanyak 22 operasi.
Baca Juga: 5 Fakta OTT KPK di BNPB: Dugaan Korupsi Dana Bencana, Uang Miliaran dan Emas Disita
Daftar OTT KPK Sepanjang 2026
KPK diketahui melakukan OTT pertama kali pada tahun ini pada 9-10 Januari 2026. Setelah itu, sejumlah operasi terus digelar di sejumlah wilayah Indonesia yang melibatkan berbagai lembaga dan tokoh pemerintahan.
Januari
- OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (8 orang ditangkap terkait dugaan suap pemeriksaan pajak)
- OTT Walikota Madiun Maidi
- OTT Bupati Pati Sadewo
Februari
- OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin
- OTT mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal
- OTT Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan
Maret
- OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
- OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
- OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
April
- OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Juni
- OTT yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri
- OTT Bupati Muara Enim Edison
- OTT aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan RI
- OTT yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri
Juli
- OTT Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim
- OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani
- OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
- OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Agustus
- OTT jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman
September
- OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
Oktober
- OTT di lingkungan BNPB
Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK OTT 14 Orang
Terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB, hingga kini KPK masih meminta keterangan terhadap sejumlah pihak. Selain lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, status sembilan orang lainnya dan detail perkara masih menunggu penjelasan KPK.
