Kritik tajam salah satunya disampaikan pengguna media sosial X yang mempertanyakan konsistensi penanganan bencana oleh pemerintah. Publik menilai pemberhentian bantuan bencana dari pihak luar negeri terkesan tidak sejalan dengan kondisi krisis di lapangan.
“Kebakaran hutan ini dikelola sama pihak yang tidak tepat. Bantuan dari Singapura dan Malaysia ditolak. Bantuan dari Jepang juga hanya diterima separuh jalan, sisanya ditolak. Indonesia benar-benar darurat,” tulis akun X @en**********t.
Selain menyoroti penolakan bantuan, sebagian netizen juga melontarkan spekulasi terkait dugaan unsur kesengajaan dalam pembakaran lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Banyak yang menduga penghentian operasi pengeboman air ini berhubungan dengan upaya alih guna lahan di kawasan tersebut.
“Disuruh berhenti sama pemerintah, padahal apinya belum padam. Ya, karena lahannya belum habis terbakar, tujuannya kan itu. Lahan habis terbakar buat ditanami sawit,” ujar akun X @D***1_.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan RI mencatat masih terdapat 1.085 titik panas (hotspot) berkategori high confidence di tingkat nasional hingga Selasa, 13 Oktober 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 176 titik dibandingkan satu hari sebelumnya, sekaligus menjadi indikator belum maksimalnya penanganan karhutla di lapangan oleh pemerintah. (M7)
