JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus menolak rencana konser grup musik asal Amerika Serikat, Israel & New Breed, bertajuk "Til The Whole World Knows Tour 2026" di Jakarta.
Dailami mendesak dinas terkait untuk tidak memproses perizinan dan meminta penyelenggara segera menghentikan promosi serta penjualan tiket konser yang rencananya digelar di The Music Hall, Grha Pengharapan, Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Penolakan keras ini dilandasi oleh komitmen politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan zionis Israel.
"Pemerintah harus tegas dan konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia. Kegiatan yang berpotensi memicu gejolak sosial jangan dibiarkan berjalan tanpa pertimbangan matang," kata Dailami, Minggu, 4 Oktober 2026.
Baca Juga: Kericuhan Acara Maulid di Kebayoran Lama, Pramono Minta Pemprov DKI Turun Tangan
Gelombang penolakan terhadap konser ini mencuat usai publik menyoroti rekam jejak pimpinan kelompok musik tersebut, Israel Houghton, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap aksi militer Israel pada Oktober 2023.
Sikap politik vokalis tersebut memantik aksi protes serta seruan boikot dari deretan figur publik Indonesia, seperti Chiki Fawzi, Wanda Hamidah, Annisa Theresia Maqdisia, hingga seniman Wanggi Hoed.
Sikap kritis juga disampaikan oleh Pimpinan Pusat (PP) PERSIS dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang HLN, Sudarnoto Abdul Hakim, yang mendesak klarifikasi terbuka atas dugaan keterkaitan konser dengan agenda pro-Israel.
"Perputaran ekonomi memang penting, tetapi Pemprov DKI tidak boleh mengabaikan sensitivitas masyarakat dan aspek ketertiban umum," ucapnya.
Baca Juga: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pemprov dan DPRD DKI Perkuat Persatuan Menuju 5 Abad Jakarta
Jaga Kondusivitas Jakarta Sebagai Kota Global
Dailami mengimbau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta beserta aparat kepolisian untuk bersikap proaktif mencermati potensi gangguan ketertiban umum sebelum menerbitkan izin keramaian.
.jpg)
