JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai pergantian Kapolri dan reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal perubahan relasi kekuasaan antara Poros Solo dan pemerintahan.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya Prabowo memperkuat kendali pemerintahan sekaligus mengurangi pengaruh Poros Solo. Pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang kemudian ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menunjukkan adanya upaya menormalisasi hubungan antara Poros Solo dan Poros Hambalang.
"Kalau saya di banyak kesempatan menyampaikan bahwa secara institusional ya, ini me-relaksasi relasi antara Poros Solo dengan Poros Hambalang," kata Agung kepada Poskota, Kamis, 1 Oktober 2026.
Agung mengatakan, meski Listyo tetap mendapat posisi strategis di lingkungan Istana, jabatan tersebut dinilai tidak memiliki posisi yang sama dengan ketika dirinya memimpin Korps Bhayangkara. Perubahan posisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran dan pengaruh Listyo dalam struktur kekuasaan pemerintahan saat ini.
Baca Juga: Prabowo Ganti Kapolri, Pengamat: Ini Bukan Tanda Jokowi-Prabowo Pecah Kongsi
"Terlepas misalkan Pak Sigit masih mendapat posisi sebagai Kepala KSP dan Bintang Mahaputra Adipurna, tapi posisi beliau tidak sestrat-sestrategis sebelumnya sebagai Kapolri," ujarnya.
Selain Listyo, ia menyoroti pergantian Pratikno dari posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang kemudian digantikan Sugiono dalam reshuffle kabinet oleh Prabowo pada Kamis. Menurut Agung, Pratikno selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang berada di lingkar pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Karena Pak Pratikno kan lingkar terdalam Presiden Jokowi ya," ucapnya.
Ia menilai perubahan tersebut menunjukkan keinginan Prabowo untuk menempatkan seluruh poros politik dalam posisi yang lebih seimbang. Menurutnya, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan pemerintahan menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
Baca Juga: Dirjenpas Mashudi Mundur, Menteri Imipas Sebut Pertanggungjawaban Moral Kasus Lapas Cibinong
"Termasuk dengan Cikeas, dengan Teuku Umar, bahkan sekarang dengan Solo. Karena kemungkinannya nanti jelang 2029 bisa jadi tidak berpasangan juga," tuturnya.
Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur. Menurutnya, pemerintah tetap mengakomodasi sejumlah tokoh dari kelompok yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi.
"Jadi ini bagian dari prakondisi supaya tidak ada keterkejutannya, ketika relasinya berubah perlahan-lahan. Seperti itu. Tetap dalam mitigasi yang terukur ya, semuanya supaya lebih stabil, tetap ada gonо-gini-nya semacam itu. Jadi dilepas satu, tapi yang satu tetap diakomodir," kata dia.
Agung juga menilai ke depan relasi antara Poros Solo dan pemerintahan Prabowo masih akan bersifat dinamis. Ia melihat ada keinginan dari pemerintahan Prabowo untuk memegang kendali lebih kuat terhadap kabinet maupun berbagai aspek kekuasaan lainnya.
"Kalau ditanya bagaimana relasinya ke depan ya saya kira akan dinamis dan dalam berapa hal ya Hambalang ingin memegang kendali penuh atas kabinet maupun atas hal lain di luar kabinet, yaitu kaitannya dengan kekuasaan tertinggi di republik," ujar dia.
Terkait posisi Listyo yang kini tetap berada di lingkungan Istana sebagai KSP, Agung menilai hal itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengaruh Poros Solo masih sama seperti sebelumnya. Menurutnya, pergantian sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan menunjukkan adanya pengurangan peran Poros Solo secara bertahap, termasuk setelah pergantian Kapolri.
"Jadi ini bentuk bagaimana peranan mereka dikurangi, Mas, di kabinet. Yang katanya kita tahu keberlanjutan. Ya, jadi ini dalam tanda petik bukan keberlanjutan kalau menurut saya," ucap dia.
Langkah tersebut dinilai menunjukkan keinginan Prabowo untuk memastikan tidak terdapat dualisme pusat kekuasaan dalam pemerintahan. Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memperkuat kendali penuh terhadap kabinet sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintahan berada dalam satu garis kepemimpinan.
"Dan ini tanda bahwa pengaruh Solo ya berkurang atau dikurangi secara perlahan, Mas, seperti itu. Dengan reshuffle ini," pungkasnya.
