Prabowo Ganti Kapolri, Pengamat: Ini Bukan Tanda Jokowi-Prabowo Pecah Kongsi

Jumat 02 Okt 2026, 01:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat Kabinet Merah Putih. (Sumber: Tangkapan layar YouTube/Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat Kabinet Merah Putih. (Sumber: Tangkapan layar YouTube/Sekretariat Presiden)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Analis politik dan kebijakan publik Adib Miftahul menilai pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis, 1 Oktober 2026 bukan tanda keretakan hubungan dengan Joko Widodo.

"Saya melihat masih ini soal kebutuhan restorasi kabinet saja yang diusung oleh Presiden. Kalau banyak yang bilang ini pecahnya kongsi antara geng Solo, yaitu Jokowi dengan Prabowo, saya tidak mengatakan demikian," kata Adib kepada Poskota, Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurut Adib, keberadaan sejumlah figur yang dinilai memiliki kedekatan atau representasi politik Jokowi masih terlihat dalam pemerintahan Prabowo. Salah satunya Listyo Sigit Prabowo yang setelah tidak lagi menjabat Kapolri justru ditunjuk menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Jangan lupa representasi terkuat Solo itu menurut saya adalah Listyo Sigit Prabowo, dan hari ini juga sama, malah dekat dengan Presiden yaitu menjadi Kepala Staf Presiden, Kantor Staf Presiden," ujar Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang tersebut.

Baca Juga: Dicopot dari Kapolri, Listyo Sigit Bakal Dilantik Jadi Kepala Staf Presiden

Adib menilai penunjukan Listyo Sigit sebagai KSP setelah diganti dari posisi Kapolri menunjukkan komunikasi politik Prabowo dan Jokowi masih terjaga. Ia melihat reshuffle lebih sebagai bentuk akomodasi politik dan penataan internal pemerintahan, bukan perubahan hubungan keduanya.

Kemudian terkait pergantian Kapolri, Adib menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden karena Polri berada langsung di bawah Presiden. Ia juga menilai pengangkatan Suyudi Ario Seto tidak harus dipahami sebagai representasi kelompok politik tertentu.

"Polri memang di bawah Presiden. Walaupun ini tidak direpresentasikan Suyudi adalah orang Jokowi, tapi saya kira menjadi yang alamiah saja ketika Kapolri itu memang orangnya Presiden," ucapnya.

Adib juga menyoroti rekam jejak Suyudi yang dinilainya menunjukkan proses regenerasi di tubuh Polri. Suyudi sebelumnya menjabat Wakapolda saat masih berpangkat bintang satu, kemudian menjadi Kapolda Banten, dan pernah bertugas di BNN sebelum diangkat sebagai calon Kapolri.

Baca Juga: Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Berapa? Cek Rincian Calon Kapolri Pengganti Listyo Sigit

Adib menilai pengangkatan Suyudi oleh Prabowo memiliki kemiripan dengan keputusan Jokowi saat menunjuk Listyo Sigit sebagai Kapolri. Keduanya, menurut dia, sama-sama menekankan regenerasi Polri ketimbang faktor senioritas dalam menentukan sosok pemimpin baru di tubuh institusi kepolisian.

"Terpilihnya Suyudi Ario Seto ini kan mirip-mirip Jokowi memilih Listyo Sigit. Mengabaikan senioritas, tapi lebih misalnya dia percaya soal kualitas, regenerasi Polri," tuturnya.

Adib menambahkan, dinamika mengenai senioritas merupakan hal yang pernah terjadi dalam proses pergantian Kapolri sebelumnya. Ia menilai internal Polri telah menghadapi pola serupa ketika Tito Karnavian dan Listyo Sigit dipilih untuk memimpin institusi tersebut.

"Dulu pemilihan soal Tito, Sigit, sampai sekarang Suyudi. Jadi, saya kira tidak terlalu berpengaruh di internal organisasi Polri," katanya.

Ia menilai proses pergantian Kapolri juga memperlihatkan kuatnya kewenangan Presiden dalam menentukan figur yang akan memimpin Polri. Ia menyinggung proses persetujuan DPR yang berlangsung relatif cepat hingga pelantikan pada hari yang sama.

"Siapa yang menduga Kapolri bisa diganti? Hanya fit and proper test pagi 30 menit, paripurna menyetujui, siang dilantik. Nyaris ini," pungkasnya.


Berita Terkait


News Update