“Pelayanannya cepat, tepat sasaran sesuai SOP. Nah, kan itu bagus dan tidak boleh ada KKN. Plus-plusnya jadi zero KKN. Makanya harus transparan,” katanya.
Cecep mengatakan integrasi layanan juga harus dibarengi perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan dan marginal. Jika kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memungkinkan, kelompok tersebut dapat diberikan keringanan atau bahkan pembebasan biaya layanan.
“Masyarakat pun bahkan menurut saya kalau APBD-nya memadai, masyarakat-masyarakat rentan, marjinal, itu kalau perlu layanannya digratiskan,” ujar dia.
Dengan demikian, kata Cecep, menilai konsep pelayanan terpadu seperti MPP Jakarta juga berpeluang diterapkan di daerah lain, termasuk Jawa Barat. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Ya, di Jawa Barat, di semua daerah lah. Bahkan harusnya ini ditopang oleh dukungan pemerintah pusat,” bebernya.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari pendanaan, pembangunan atau penyediaan gedung, hingga penguatan akses transportasi publik menuju lokasi MPP. Dengan dukungan tersebut, ia menilai pelayanan publik terpadu dapat dikembangkan secara lebih merata di berbagai daerah.
"Sehingga masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses layanan administrasi yang mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi," pungkasnya.
.jpg)
