Selain itu, August meminta Pemprov DKI membuka saluran atau mekanisme sanggah yang transparan bagi warga yang merasa keberatan dengan penetapan kategori desil baru mereka.
"Harus ada mekanisme sanggah bagi warga yang keberatan. Jangan sampai warga hanya pasrah menerima perubahan kategori desil tanpa diberi kesempatan mengoreksi. Aduan masyarakat ini harus dijadikan bahan evaluasi sebelum anggaran Bansos disalurkan," pungkas August.
