JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemprov DKI Jakarta didorong untuk merombak total pola subsidi pangan dari yang semula bersifat reaktif melalui operasi pasar saat harga melonjak, menjadi sistem perlindungan daya beli yang permanen, terstruktur, dan berbasis data digital.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menilai Jakarta sebagai kota global membutuhkan transformasi jaringan pangan murah yang berkelanjutan, tidak sekadar mengandalkan intervensi sesaat.
Ade Suherman memberikan apresiasi atas program pangan murah yang selama ini berjalan di Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa pola intervensinya harus "naik kelas". Operasi pasar memang tetap dibutuhkan saat terjadi gejolak harga, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya instrumen utama.
"Jangan setiap harga naik, pemerintah baru bergerak. Kita harus punya sistem yang siap bekerja. Jakarta ingin menjadi kota global, perlindungan pangannya juga harus modern," ujar Ade.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Sebut Masyarakat Kunci Keberhasilan Ketahanan Pangan
Ia menambahkan, infrastruktur BUMD pangan seperti Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Dharma Jaya perlu dioptimalkan untuk mendekatkan komoditas bersubsidi ke kawasan padat penduduk serta wilayah rentan.
Kartu Pangan Digital Bebas Paket
Guna meningkatkan fleksibilitas, Ade mengusulkan agar bantuan pangan tidak selalu dibagikan dalam bentuk paket sembako yang seragam. Pemprov DKI dikaji dapat menerapkan mekanisme saldo digital atau kartu elektronik berbasis data terintegrasi.
Dengan skema ini, penerima manfaat dapat membeli komoditas yang paling dibutuhkan langsung di pasar atau pedagang mitra, sementara pemerintah tetap memegang kendali atas jenis komoditas dan target sasaran.
Ade membandingkan konsep ini dengan sistem Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) di New York, AS. Di sana, warga penerima manfaat menggunakan kartu elektronik yang fleksibel untuk membeli bahan pangan segar termasuk buah dan sayur.
Baca Juga: Pengamat Sebut Petani Lokal Harus jadi Pilar Ketahanan Pangan Nasional
"Bukan untuk meniru mentah-mentah, tetapi kita ambil prinsipnya agar penerima manfaat punya pilihan sesuai kebutuhan rumah tangga," jelasnya.
Selain membenahkan skema penerima manfaat, intervensi di tingkat hulu juga dinilai mendesak. Rantai distribusi yang panjang selama ini menjadi pemicu membengkaknya biaya logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Ade mendesak agar anggaran subsidi turut dialokasikan untuk memangkas jalur distribusi dengan memperkuat koneksi langsung antara produsen di daerah penyangga, BUMD pangan, hingga pasar retail di Jakarta.
"Pemerintah harus melihat dari hulu sampai hilir. Kerja sama dengan daerah penyangga dan optimalisasi jaringan BUMD pangan sangat penting untuk menekan biaya logistik," tegasnya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: 4 Tahap Peradaban Pangan
Agar dampak subsidi terhadap daya beli masyarakat dapat terukur presisi dan tidak tumpang tindih, DPRD DKI mendorong keterpaduan data antara penerima manfaat, pergerakan harga, stok barang, serta jaringan distribusi BUMD.
Ade berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat membuka ruang bagi pengembangan model subsidi pangan yang adaptif dan berbasis teknologi.
"Subsidi harus bisa diukur dampaknya. Kita berharap Gubernur membuka ruang untuk membangun sistem yang berkelanjutan, jangan terus-menerus mengandalkan intervensi sesaat," pungkas Ade.
