JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemprov DKI Jakarta didorong untuk merombak total pola subsidi pangan dari yang semula bersifat reaktif melalui operasi pasar saat harga melonjak, menjadi sistem perlindungan daya beli yang permanen, terstruktur, dan berbasis data digital.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menilai Jakarta sebagai kota global membutuhkan transformasi jaringan pangan murah yang berkelanjutan, tidak sekadar mengandalkan intervensi sesaat.
Ade Suherman memberikan apresiasi atas program pangan murah yang selama ini berjalan di Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa pola intervensinya harus "naik kelas". Operasi pasar memang tetap dibutuhkan saat terjadi gejolak harga, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya instrumen utama.
"Jangan setiap harga naik, pemerintah baru bergerak. Kita harus punya sistem yang siap bekerja. Jakarta ingin menjadi kota global, perlindungan pangannya juga harus modern," ujar Ade.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Sebut Masyarakat Kunci Keberhasilan Ketahanan Pangan
Ia menambahkan, infrastruktur BUMD pangan seperti Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Dharma Jaya perlu dioptimalkan untuk mendekatkan komoditas bersubsidi ke kawasan padat penduduk serta wilayah rentan.
Kartu Pangan Digital Bebas Paket
Guna meningkatkan fleksibilitas, Ade mengusulkan agar bantuan pangan tidak selalu dibagikan dalam bentuk paket sembako yang seragam. Pemprov DKI dikaji dapat menerapkan mekanisme saldo digital atau kartu elektronik berbasis data terintegrasi.
Dengan skema ini, penerima manfaat dapat membeli komoditas yang paling dibutuhkan langsung di pasar atau pedagang mitra, sementara pemerintah tetap memegang kendali atas jenis komoditas dan target sasaran.
Ade membandingkan konsep ini dengan sistem Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) di New York, AS. Di sana, warga penerima manfaat menggunakan kartu elektronik yang fleksibel untuk membeli bahan pangan segar termasuk buah dan sayur.
Baca Juga: Pengamat Sebut Petani Lokal Harus jadi Pilar Ketahanan Pangan Nasional
"Bukan untuk meniru mentah-mentah, tetapi kita ambil prinsipnya agar penerima manfaat punya pilihan sesuai kebutuhan rumah tangga," jelasnya.
