Selain membenahkan skema penerima manfaat, intervensi di tingkat hulu juga dinilai mendesak. Rantai distribusi yang panjang selama ini menjadi pemicu membengkaknya biaya logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Ade mendesak agar anggaran subsidi turut dialokasikan untuk memangkas jalur distribusi dengan memperkuat koneksi langsung antara produsen di daerah penyangga, BUMD pangan, hingga pasar retail di Jakarta.
"Pemerintah harus melihat dari hulu sampai hilir. Kerja sama dengan daerah penyangga dan optimalisasi jaringan BUMD pangan sangat penting untuk menekan biaya logistik," tegasnya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: 4 Tahap Peradaban Pangan
Agar dampak subsidi terhadap daya beli masyarakat dapat terukur presisi dan tidak tumpang tindih, DPRD DKI mendorong keterpaduan data antara penerima manfaat, pergerakan harga, stok barang, serta jaringan distribusi BUMD.
Ade berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat membuka ruang bagi pengembangan model subsidi pangan yang adaptif dan berbasis teknologi.
"Subsidi harus bisa diukur dampaknya. Kita berharap Gubernur membuka ruang untuk membangun sistem yang berkelanjutan, jangan terus-menerus mengandalkan intervensi sesaat," pungkas Ade.
