POSKOTA.CO.ID - Polda Metro Jaya menyiagakan 26.386 personel gabungan untuk mengamankan 73 kegiatan penyampaian aspirasi atau unjuk rasa di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya.
Pengamanan melibatkan unsur kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR-MPR.
Pengerahan personel tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan tetap berjalan. Sejumlah kawasan yang menjadi titik konsentrasi massa telah mendapat pengamanan khusus dari aparat gabungan.
Baca Juga: Kenapa Buruh Demo Hari Ini di Jakarta? Simak Daftar 11 Tuntutan yang Disampaikan
Sebaran Personel Pengamanan di Sejumlah Titik Aksi
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa personel ditempatkan di sejumlah lokasi yang diperkirakan menjadi pusat kegiatan penyampaian pendapat.
Kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Silang Selatan mendapat pengamanan dari 4.020 personel. Sementara itu, sebanyak 4.051 personel disiagakan di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, hingga Jalan Thamrin.
Adapun kawasan Gedung DPR/MPR akan dijaga oleh 3.663 personel. Pengamanan juga mencakup beberapa lokasi lainnya, termasuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan 296 personel, Kementerian Pertanian dan Danantara sebanyak 197 personel, serta Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi dengan 102 personel.
Selain pengamanan di lokasi aksi, kepolisian menyiapkan petugas lalu lintas untuk mengantisipasi dampak kegiatan terhadap pengguna jalan.
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan Secara Situasional
Polda Metro Jaya mengerahkan 2.055 petugas kepolisian lalu lintas sejak pukul 05.00 WIB. Personel tersebut bertugas mendukung kelancaran arus kendaraan, sekaligus mengatur pergerakan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Budi Hermanto menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara tetap, melainkan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi arus lalu lintas untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapat, begitu juga dengan aktivitas mobilitas masyarakat lainnya.”
Dengan pengaturan tersebut, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi lalu lintas sebelum bepergian, khususnya bagi mereka yang hendak melintasi kawasan pusat Jakarta.
Rute Alternatif bagi Pengendara
Untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi aksi, Polda Metro Jaya mengarahkan masyarakat menggunakan sejumlah jalur alternatif. Berikut beberapa rute yang disarankan:
- Dari Jakarta Barat menuju Monas: Pengendara dapat menggunakan jalur Tomang dan Harmoni.
- Dari Jakarta Selatan menuju Monas: Masyarakat diarahkan melalui Jalan Tendean dan Tugu Tani.
- Dari Jakarta Timur menuju Monas: Pengendara dapat memilih rute Jatinegara dan Kramat Raya.
Pengguna jalan tetap perlu menyesuaikan perjalanan dengan kondisi aktual karena perubahan pengaturan lalu lintas dapat dilakukan berdasarkan situasi di lapangan.
Elemen Massa yang Dijadwalkan Menggelar Aksi
Selain menyiapkan personel, kepolisian juga memetakan sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi.
Aksi di kawasan Dukuh Atas, tepatnya di depan Gedung UOB, dijadwalkan diikuti elemen buruh yang dipimpin Andi Gani Nena Wea. Kegiatan tersebut diperkirakan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, unjuk rasa di Gedung DPR/MPR diperkirakan dihadiri 600 hingga 750 orang yang berasal dari gabungan mahasiswa, buruh, dan masyarakat tani.
Di kawasan Monas, terdapat kegiatan Aksi Kamisan serta aksi gabungan elemen mahasiswa dan pekerja.
Baca Juga: Cek Jalur Alternatif Hindari Demo Buruh di Jakarta Hari Ini 24 September 2026
Imbauan bagi Masyarakat
Dengan adanya puluhan kegiatan penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah, masyarakat disarankan merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan jalur alternatif. Pengguna kendaraan juga perlu mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan arus lalu lintas.
Pengamanan yang melibatkan puluhan ribu personel diharapkan dapat mendukung penyampaian pendapat secara tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga yang tetap berlangsung di tengah agenda unjuk rasa.
