POSKOTA.CO.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah gambut Kalimantan kembali menekan kualitas hidup masyarakat.
Paparan asap tebal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membendung hak paling mendasar warga: akses terhadap udara bersih.
Menanggapi krisis tahunan ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak sekadar fokus pada pemadaman darurat, melainkan memperkuat langkah pencegahan melalui restorasi gambut yang masif dan berkelanjutan.
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mengerahkan seluruh sumber daya dan berbagai upaya yang ada untuk membantu masyarakat di Kalimantan,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Bencana Tahunan dan Ancaman Kesehatan Masyarakat
Karhutla di lahan gambut memiliki karakteristik yang jauh lebih sulit dipadamkan dibanding tanah mineral karena api membara di bawah permukaan. Dampak terbesarnya langsung dirasakan oleh publik.
Sultan mengatakan, karhutla merupakan bencana yang sangat membatasi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni udara yang sehat.
Karena itu, DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap bencana tersebut.
“Kami mendapatkan informasi bahwa sudah banyak masyarakat di sejumlah daerah yang mengalami ISPA. Hal ini tentu sangat memengaruhi kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ungkapnya.
Baca Juga: Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 550 Hektare, Warga Diminta Waspadai Dampak Asap bagi Kesehatan
Sultan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan fungsi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
