Oleh: Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID - Beredar kabar perombakan kabinet sering disebut reshuffle akan dilakukan. Kabar yang berhembus, reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus, pascaperingatan HUT ke-81 RI.
Meski begitu mengenai kepastian akan adanya kocok ulang kabinet hingga kini belum mendapat konfirmasi dari pejabat resmi.
Seperti diberitakan, merespons kabar tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan hingga hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu diungkapkan Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Berdampak Positif, WFH ASN Diperpanjang
Kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal, saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imipas.
Diketahui, posisi Wamen Pertanian saat ini kosong setelah Wamen Sudaryono diangkat menjadi Kepala BGN. Sedangkan Wamen Imipas kosong setelah jabatannya dicopot tersangkut kasus.
“Sepertinya tanda-tandanya sih sudah mulai kelihatan akan ada reshuffle, sebut saja reshuffle kecil-kecilan untuk mengisi jabatan kosong,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Sepertinya begitu, karena tidak mungkin jabatan strategis dibiarkan berlama-lama kosong, kecuali memang di kementerian tersebut tidak perlu lagi adanya posisi wakil menteri,” urai mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Mal Berpagar Tinggi Bakal Dibongkar, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
“Setuju Bro. Soal reshuffle untuk mengganti menteri atau menukar posisi menteri, semuanya kembali kepada hak prerogatif presiden, termasuk perlu tidaknya segera mengisi jabatan wamen yang saat ini kosong,” kata Heri.
“Tapi mencuat pendapat, reshuffle bisa menjadi salah satu opsi mengatrol tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Itu kata pengamat,” ujar Yudi.
“Mengganti pejabat yang kurang berkompeten, yang selama ini menjadi beban, acap menimbulkan kehebohan adalah perubahan menuju perbaikan sebagaimana kehendak publik, tapi dengan satu syarat pejabat baru harus lebih baik segalanya dari sebelumnya,” ujar mas Bro.
“Rekam jejaknya lebih baik, kapabilitasnya, akseptabilitasnya, elektabilitasnya, kualitasnya. dan tak kalah pentingnya etik dan moralnya,” ujar Heri.
“Oke semuanya baik, tapi kalau penempatannya tidak baik, tidak tepat sasaran, belum menjadi jaminan,” kata Yudi.
“Itu yang dikenal dengan istilah the right man on the right place. Menempatkan orang yang tepat pada posisi jabatan, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan keahlian,dan bakat yang dimiliki,” jelas mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Isu Penggantian Kapolri, DPR Bilang Tidak Benar
“Tapi dalam menyusun kabinet, tak bisa lepas dari kepentingan politik di dalamnya, menguatkan soliditas koalisi pemerintahan,” kata Heri.
“Itu tinggal bagaimana meramunya.Bukankah politik itu adalah seni untuk mencapai tujuan?” ujar mas Bro.
