Meski mengakui keterlambatan transfer DAK menjadi salah satu penyebab, Dadi meminta seluruh OPD tetap mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal serupa juga ditemukan di DPUPR Pandeglang. Untuk Belanja Modal Jalan dan Irigasi senilai Rp24,2 miliar, realisasinya baru mencapai Rp1,02 miliar atau sekitar 4,2 persen.
Menurut Dadi, alasan yang disampaikan DPUPR juga sama, yakni masih menunggu pencairan DAK.
Baca Juga: DKUPP Ajukan Revitalisasi Pasar Badak Pandeglang ke Kementrian, Konsep Empat Lantai
"Padahal belanja jalan dan irigasi tidak seluruhnya bersumber dari DAK, ada juga yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Dadi mengingatkan, keterlambatan penyerapan anggaran berpotensi membuat pelaksanaan proyek menumpuk pada akhir tahun. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas pembangunan karena pekerjaan dilakukan dalam waktu yang terbatas.
Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses tender dan pelaksanaan kegiatan agar seluruh program dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami khawatir jika pekerjaan baru dipaksakan pada bulan-bulan terakhir, kualitas pembangunan menjadi tidak maksimal karena dikejar target waktu. Karena itu, proses tender harus segera diselesaikan," tuturnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya besarnya potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), melainkan juga kualitas hasil pembangunan yang akan diterima masyarakat.
"Kalau seluruh pekerjaan bisa dilaksanakan mungkin SiLPA tidak besar. Namun yang menjadi perhatian kami adalah kualitas pekerjaan jangan sampai menurun karena dikerjakan terburu-buru," jelasnya.
Dadi berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses lelang dan penyerapan anggaran sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
"Jangan sampai nanti di akhir tahun serapan anggaran baru 80 persen dan masih menyisakan SiLPA 20 persen. Yang dirugikan tentu masyarakat karena pembangunan yang seharusnya dinikmati menjadi tertunda," pungkasnya.
