Lebih lanjut, Pramono menilai kemandirian fiskal menjadi semakin penting seiring penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2026. Meski ruang fiskal semakin terbatas, berbagai program strategis tetap menjadi prioritas pemerintah.
"Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan," ujar dia.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk membiayai proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Proyek tersebut meliputi pembangunan transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.
Pramono menegaskan seluruh skema pembiayaan tersebut akan dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kepercayaan investor akan semakin kuat karena ditopang fundamental ekonomi Jakarta yang terus tumbuh positif serta tata kelola pemerintahan yang baik.
"Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026 dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat," ujarnya. (cr-4).
