JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat strategi pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.
Menurut Pramono, pemerintah daerah tidak lagi dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," ujar Pramono dalam keterangannya, Rabu, 1 Juli 2026.
Pramono mengatakan, seiring perpindahan Ibu Kota Negara, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai pusat perekonomian nasional, bisnis, investasi, dan inovasi global.
Baca Juga: Angka RW Kumuh di Jakarta Menurun 52 Persen, Pramono Anung Minta Data Diperdalam Lagi
Karena itu, pembangunan jangka panjang tidak hanya mencakup layanan dasar masyarakat, tetapi juga pembiayaan 14 proyek strategis senilai sekitar Rp657 triliun.
Proyek tersebut meliputi pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta lebih dari 100 program menuju kota global.
Ia menjelaskan, APBD diposisikan tidak hanya sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi juga sebagai pengungkit investasi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta tengah membangun portofolio pembiayaan kreatif melalui berbagai skema, antara lain obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan pemanfaatan ruang.
Baca Juga: BBM Makin Mahal, Ini Cara Pramono Anung Ubah Pola Transportasi Warga Jakarta
"Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan. Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi," kata Pramono.
