Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan subsidi bahan bakar. Menurut Putra, kenaikan harga BBM nonsubsidi berdampak pada meningkatnya antrean dan kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU.
"Kami menuntut agar pemerintah memberikan kebijakan subsidi yang benar-benar berpihak kepada rakyat sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar," katanya.
Tuntutan kedua adalah evaluasi terhadap pejabat negara yang dinilai tidak memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Baca Juga: Idrus Marham Sebut Mahasiswa dan Prabowo Punya Semangat Bangun Ekonomi Bangsa
Ia menilai masih terdapat sejumlah pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian maupun tugas pokok dan fungsinya.
"Kami meminta Presiden dan Wakil Presiden melakukan evaluasi total terhadap pejabat yang tidak sesuai kompetensinya," ucap Putra.
Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan supremasi sipil. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan jabatan-jabatan strategis tetap mengedepankan prinsip sipil serta melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putra menilai program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
"Program ini harus dievaluasi total dan diberhentikan sementara. Seharusnya ada pilot project dan evaluasi terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas," ujarnya.
Putra menegaskan apabila ketiga tuntutan tersebut tidak direspons pemerintah maupun DPR dalam waktu tiga bulan, mahasiswa akan kembali melakukan konsolidasi dan membuka peluang menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
"Kalau mereka tidak mendengarkan suara rakyat, kami akan melakukan konsolidasi kembali. Jika dalam triwulan pertama tidak ada perubahan terhadap kebijakan pemerintah, kami akan melakukan langkah lanjutan," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan bertemu pimpinan DPR, Putra menilai justru DPR yang memiliki kewajiban menemui massa aksi.
