JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk kepemimpinan baru dinilai sebagai langkah tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengamat Politik dan Pemerintahan Nasional, Achmad Tjachja Nugraha menilai, pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar terhadap program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar serta jutaan penerima manfaat.
"Langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang tegas untuk terus melakukan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah. Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran," kata Achmad saat dihubungi Poskota, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG, menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola program.
Achmad menyebutkan, banyaknya laporan gangguan kesehatan dan dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah menimbulkan perhatian publik terhadap kualitas pengawasan pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat 60 kasus dengan 5.207 korban. Sementara itu, data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 55 kasus dengan total 5.320 korban.
"Temuan itu akhirnya mendorong berbagai pihak agar pemerintah memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis," ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah itu.
Selain itu, munculnya ribuan kasus gangguan kesehatan menjadi indikator bahwa, program berskala nasional membutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan di seluruh daerah.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Kantor BGN Digeledah, Apa yang Terjadi?
"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, setiap kelemahan yang ditemukan harus segera diperbaiki agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat," ucapnya.
Ia menjelaskan, program dengan cakupan nasional seperti MBG membutuhkan sistem kontrol yang kuat, mulai rantai pasok, pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga mekanisme penanganan keluhan masyarakat.
Selain itu, pergantian pimpinan BGN dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memperbaiki standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi.
"Pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari Program Makan Bergizi Gratis. Justru ini menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan memastikan program berjalan lebih baik ke depan," ucapnya.
Dengan kepemimpinan baru, Achmad berharap tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis semakin meningkat sehingga tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.