Oleh: Marhendi Wijaya (Peneliti komunikasi digital dan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur)
POSKOTA.CO.ID - Di banyak grup percakapan keluarga, sebuah video mulai beredar. Sekilas, videonya terlihat meyakinkan. Seorang tokoh publik terlihat sedang berbicara, merekomendasikan sebuah produk kesehatan. Suaranya terdengar begitu alami, wajahnya pun jelas kita kenali. Tapi kenyataannya, ia tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Rekaman itu sepenuhnya hasil kerja kecerdasan buatan
Saat ini, platform media sosial di Indonesia dipenuhi oleh konten yang dibuat dengan AI—ada video hasil manipulasi, suara figur publik yang disamakan, hingga cerita bohong yang menyebut nama tenaga kesehatan. Berita palsu semacam ini dengan cepat tersebar luas, mulai dari percakapan di kedai kopi, hingga ke dalam grup keluarga. Penyebarannya jauh lebih cepat ketimbang klarifikasi resmi.
Laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang berjudul "Profil Internet Indonesia 2025" mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh 229,4 juta orang, naik sekitar delapan juta dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Selamat Datang, Ekonomi Konstitusi
Jumlah sebesar itu menempatkan Indonesia di antara negara-negara yang paling rentan terhadap serangan disinformasi digital. Sekarang, masalah utamanya bukan lagi soal apakah orang punya akses ke internet. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mereka memahami semua informasi yang mereka temui di dunia maya.
Dari Dokumentasi ke Solusi
Riset penulis menggunakan metode bibliometrik bertajuk "Pemetaan Perkembangan Kajian Literasi Digital dan Misinformasi pada Media Sosial" mencatat sebuah pergeseran penting. Menggunakan analisis VOSviewer terhadap basis data internasional, riset ini menemukan lonjakan drastis publikasi ilmiah soal misinformasi pasca-2020 — dengan pandemi COVID-19 sebagai pemicunya.
Yang lebih penting dari angka itu adalah arahnya: dunia kini bergerak dari sekadar mendokumentasikan hoaks menuju pencarian solusi berbasis literasi kritis. Tujuh tema dominan yang teridentifikasi, mulai dari fake news, disinformasi, hingga critical thinking, saling berkelindan membentuk satu pesan sederhana: literasi digital tidak bisa berdiri hanya sebagai keterampilan teknis.
Jika kita hanya mengajarkan masyarakat cara membedakan platform tanpa menyentuh kemampuan berpikir kritis, kita sedang membangun benteng tanpa prajurit.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Neoliberalisme Adalah Ketamakan
Ancaman Nyata
Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang 2024, Komdigi mencatat 1.923 konten hoaks dengan kategori penipuan mendominasi sebanyak 890 konten — lebih dari separuh total temuan. Tren itu berlanjut ke 2025: dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Desember 2025, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya kembali mengidentifikasi 1.890 konten hoaks hanya dalam kurun 14 bulan. Angka-angka itu bukan sekadar statistik — ia adalah cerminan dari jutaan warga yang setiap harinya berhadapan dengan informasi yang dirancang untuk menipu.
