Berbeda dengan password atau nomor identitas yang masih bisa diganti ketika bocor, data wajah tidak dapat diperbarui. Karena itu, jika database biometrik mengalami kebocoran, dampaknya dinilai bisa berlangsung seumur hidup.
Kekhawatiran lain muncul dari sisi kesiapan infrastruktur digital di Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil atau wilayah 3T berpotensi mengalami kesulitan karena proses verifikasi wajah membutuhkan perangkat kamera memadai dan koneksi internet stabil untuk sinkronisasi data dengan server pusat Dukcapil.
Kelompok lansia, penyandang disabilitas tertentu, hingga masyarakat dengan akses digital terbatas juga dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak kesulitan mengakses layanan telekomunikasi.
Di sisi operator, penerapan sistem biometrik membutuhkan investasi besar pada perangkat lunak, server, dan sistem keamanan data. Biaya implementasi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi biaya layanan di masa mendatang.
Meski begitu, pemerintah menilai transformasi registrasi SIM berbasis biometrik menjadi langkah penting untuk memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Tantangan terbesar kini terletak pada kesiapan sistem perlindungan data dan pemerataan akses teknologi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan baru di masyarakat.
