POSKOTA.CO.ID - Proyek pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat dengan total anggaran mencapai Rp27 miliar tengah menjadi sorotan publik.
Perdebatan mencuat setelah beredar informasi bahwa harga satu pasang sepatu dalam proyek tersebut ditaksir mencapai Rp700 ribu.
Angka tersebut dinilai janggal oleh masyarakat, terutama setelah beredar foto sepatu yang disebut-sebut sebagai bagian dari proyek dengan harga pasar jauh lebih rendah.
Klarifikasi Brand Lokal Soal Produk Viral
Menanggapi viralnya foto produk, brand lokal dengan instagram @stradenine akhirnya buka suara. Mereka membenarkan bahwa sepatu yang beredar di media sosial memang merupakan salah satu produk mereka.
Baca Juga: Dirut KAI Tanggapi Usulan Gerbong KRL Khusus Wanita Dipindah ke Tengah
Namun, pihak Stradenine menegaskan bahwa harga asli produk tersebut hanya sekitar Rp179.900 per pasang.
Mereka juga memastikan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.
Selain itu, pihak brand menyatakan tidak pernah menerima pesanan maupun komunikasi terkait proyek tersebut dari pihak mana pun.
Penjelasan Mensos, Harga Masih Tahap Perencanaan
Di tengah polemik yang berkembang, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, turut memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu masih merupakan estimasi awal dalam tahap perencanaan.
Menurutnya, harga tersebut belum final dan masih sangat mungkin berubah seiring proses pengadaan yang akan dilakukan secara transparan.
Mekanisme Lelang Berpotensi Turunkan Harga
Gus Ipul menegaskan bahwa pengadaan sepatu nantinya akan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Hari ke-9 Operasional Haji 47.341 Jemaah Diberangkatkan, Kemenhaj Tegaskan Kepatuhan dan Keselamatan
Dengan sistem tersebut, harga yang dihasilkan diperkirakan bisa lebih kompetitif dan jauh lebih rendah dari angka awal yang beredar.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga transparansi dan efisiensi anggaran dalam setiap program, termasuk pengadaan perlengkapan untuk Sekolah Rakyat.
Polemik ini pun menjadi pengingat pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara agar tetap tepat sasaran dan akuntabel.
