Namun, ia juga menyadari pembagian keuntungan tidak akan sesederhana itu. Negosiasi antarnegara akan menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan porsi yang adil. "Singapura kecil, Malaysia sama, kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ujar Purbaya.
Tantangan Diplomasi dan Hukum Internasional
Di balik potensi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari aspek hukum laut internasional hingga diplomasi antarnegara yang kompleks.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah harus bersikap lebih progresif, namun tetap berhati-hati dalam merancang kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak global.
"Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," sambung Purbaya menutup penjelasannya.
Baca Juga: Dolar AS Bukan yang Terkuat di 2026, Ini Daftar 10 Mata Uang dengan Nilai Tertinggi
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Wacana ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan sedikit melambat. Pada 2026, pertumbuhan diperkirakan berada di angka 4,7 persen, turun dari 4,8 persen sebelumnya.
Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada angka, tetapi pada keberlanjutan program-program strategis dan kesiapan sistem keuangan nasional. Ia juga optimistis kondisi ekonomi dapat kembali membaik, terutama jika tekanan global seperti harga minyak mulai mereda.
“Saya pikir dengan usaha seperti itu, nanti pertumbuhan ekonomi akan berbalik. Saya yakin World Bank menghitung itu karena dampak harga minyak tinggi. Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi di tengah ketidakpastian global. “Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus rahasia (strategi ekonomi) saya, dan jurus-jurus rahasia Pak Prabowo,” tutupnya.
