Baca Juga: Fakta atau Hoaks? Isu Kedekatan Feby Belinda dengan Yoyo Padi Jadi Sorotan
Sebelumnya Soroti Lowongan Kerja “Aneh”
Tak hanya pengadaan barang, Abil juga sebelumnya menyoroti proses rekrutmen di Komdigi yang dianggap janggal. Ia bahkan menyebutnya sebagai lowongan kerja paling aneh di tahun 2026.
“Penghargaan loker paling aneh di 2026 gue berikan kepada Komdigi. Ini lowongan pengadaan jasa lainnya perorangan di Komdigi. Tapi dia bisa kerja, tapi kayaknya dia nggak PNS,” kata Abil melalui videonya di Instagram, Selasa 27 Januari 2026.
Lowongan tersebut diketahui merupakan bagian dari penerimaan pengadaan jasa lainnya perorangan (PJLP) di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi.
Akses Data Pelamar Dinilai Bermasalah
Menurut Abil, persoalan utama bukan terletak pada syarat administrasi, melainkan pada mekanisme pendaftaran yang dinilai berisiko terhadap keamanan data pribadi pelamar.
“Keren tuh. Pas gue buka. Duarr. Google Drive. Anehnya adalah, di Google Drive ini kita harus masukin CV sendiri, beserta dokumen foto KTP, surat lamaran kerja, surat kererangan sehat, fotokopi ijazah, transkrip nilai, sama surat keterangan kerja sebelumnya,” paparnya.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh data pelamar dapat diakses secara terbuka oleh pihak lain. “Masalahnya adalah semua pelamar kelihatan di Google Drive ini. Semua. Foldernya kelihatan nih nama-namanya,” ujarnya.
“Jadi lu mau ngelamar, lu bisa buka data pribadi pelamar lain, kelihatan telanjang. Smeuanya dibuka,” tambahnya.
Baca Juga: Sosok Eks Mantan Admin Fuji yang Tilep Uang Miliaran Siapa dan Apa Motifnya? Intip Fakta Kasusnya
Dinilai Berpotensi Langgar UU Perlindungan Data Pribadi
Lebih lanjut, Abil menilai praktik tersebut tidak hanya janggal, tetapi juga berpotensi melanggar aturan perlindungan data pribadi. “Bukan hanya praktek yang aneh, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diusulkan Komdigi sendiri,” ujarnya.
“Udah jelas nggak boleh membongkar data pribadi, tapi ini dia membongkar sendiri UU yang diusulkan. Bagaimana coba,” tambahnya.
Sorotan ini pun memicu perbincangan luas di masyarakat, khususnya terkait transparansi anggaran serta keamanan data dalam proses rekrutmen di instansi pemerintah.
