JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah mengurangi ketergantungan warga terhadap BBM yang selama ini masih cukup tinggi.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung pun menyiapkan sejumlah strategi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada perubahan sistem transportasi dan energi secara menyeluruh.
Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pola mobilitas yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.
Berbagai kebijakan pun mulai digulirkan, mulai dari penguatan transportasi publik hingga pengembangan energi alternatif, sebagai bagian dari transformasi besar di ibu kota.
Baca Juga: Kendaraan Listrik Bakal Kena Pajak di 2026? Ini Skema Keringanan yang Disiapkan
Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum
Pemprov Jakarta menempatkan transportasi umum sebagai kunci utama dalam menekan konsumsi BBM. Upaya peningkatan layanan terus dilakukan agar masyarakat merasa lebih nyaman, aman, dan ekonomis saat menggunakan angkutan publik.
Dengan kualitas layanan yang semakin baik, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.
“Pemerintah Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM nonsubsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum,” ucap Pramono di kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Minggu 19 April 2026.
Integrasi Transportasi Semakin Luas
Selain meningkatkan kualitas layanan, Pemprov Jakarta juga memperluas integrasi antar moda transportasi. Sistem ini menghubungkan berbagai layanan seperti Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta agar perjalanan menjadi lebih praktis tanpa kendaraan pribadi.
Tak hanya di dalam kota, jangkauan layanan Transjakarta juga diperluas hingga wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan kawasan Banten. Hal ini memudahkan mobilitas masyarakat dari dan menuju Jakarta secara lebih efisien.
Pembangunan MRT Jakarta juga terus berlanjut dengan target mencapai kawasan Kota Tua pada 2029. Pemerintah optimistis konektivitas ini akan menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut.
"Karena kalau itu sudah dilakukan nanti KRL-nya jalan, MRT-nya jalan, TransJabodetabek atau TransJakarta-nya jalan ke Kota Tua, saya yakin Kota Tua akan menjadi tempat baru yang akan dikunjungi warga masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi, Ekonom Sebut Picu Inflasi hingga Tekan Daya Beli Masyarakat
Proyek LRT Dikebut, Target Operasi 2026
Pengembangan transportasi publik juga diperkuat melalui proyek LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai. Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunannya telah mencapai 89,22 persen.
Moda ini ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 dengan kapasitas hingga 80.000 penumpang per hari. Kehadiran LRT diyakini akan semakin memperkuat jaringan transportasi publik di Jakarta.
Baca Juga: APKLI Apresiasi Komitmen Perlindungan Gubernur DKI, Ingatkan Implementasi Perda KTR Harus Adil
Kembangkan Energi Alternatif
Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mulai mengembangkan energi alternatif sebagai solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemanfaatan panel surya atau solar panel untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Menurut Pramono, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi dunia. “Berkaitan dengan efisiensi dan juga energi alternatif, Jakarta sekarang ini memang sedang mengembangkan salah satunya adalah solar panel,” ungkap Pramono.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar implementasinya lebih terarah. “Kebijakan ini akan kami lakukan secara lebih terperinci supaya ada alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujarnya.
Langkah yang diambil Pramono Anung menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengurangi ketergantungan warga terhadap BBM. Mulai dari peningkatan transportasi publik, integrasi antarmoda, hingga pengembangan energi alternatif menjadi bagian dari strategi besar tersebut.
Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini tidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga mendorong Jakarta menuju kota yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan di masa depan.